GORONTALO (RGNEWS.COM) – Tak ingin masalah batas wilayah antara Kota Gorontalo dan Bone Bolango terus berlarut larut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo rencananya akan mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkoordinasikan penyelesaian batas wilayah ini. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I bersama Pemkab Bone Bolango, Pemkot Gorontalo dan Pemprov Gorontalo, Selasa (26/8/2025).
Diungkapkan Aleg Dapil Bone Bolango, Yeyen Sidiki, bahwa permasalahan ini sudah cukup lama namun sampai dengan saat ini tak kunjung ada penyelesaian. “Kita disini tidak untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, kita disini untuk sama sama mencari solusi terbaik, agar tidak terjadi hal – hal yang bisa mengganggu situasi keamanan daerah. Karena ini sudah cukup lama, dan sudah beberapa kali melakukan pertemuan namun tak kunjung ada kata mufakat,” kata Yeyen.
Hal senada diungkapkan Fikram Salilama. Diwawancarai usai rapat, Fikram meminta Pemprov Gorontalo untuk segera melakukan langkah langkah penyelesaian. Menurutnya persoalan batas wilayah ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti, ini untuk menghindari jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan, seperti didaerah lain. “Jika memang tidak mencapai mufakat disini, kita bawa ke kemendagri karena mereka yang memiliki wewenang untuk penyelesaian. Yang jelas ini sangat urgen untuk segera diselesaikan,” tambah Fikram.
Fikram juga menyoroti tentang pernyataan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, yang menyatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki anggaran untuk persoalan batas wilayah. “Saya lihat efisiensi anggaran ini sudah jadi tameng. Sedikit sedikit alasannya karena efisiensi, padahal anggarannya ada. Masalah batas wilayah ini juga penting. Jadi kami berharap pemprov serius soal ini,” tegasnya.
RDP yang berlangsung diruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, dipimpin langsung Ketua Komisi I Fadli Poha, didampingi anggota Fikram Salilama, Sitti Nurayin Sompie, Yeyen Sidiki, Umar Karim dan Ramdan Liputo. ***
