GORUT (RGNEWS.COM) – Fraksi Hanura PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti sejumlah poin krusial dalam dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I, Selasa (5/8), Fraksi Hanura PKS menyampaikan, pembahasan PPAS bukan sekadar menelaah dokumen, tetapi menentukan arah masa depan pembangunan daerah.
Salah satu sorotan utama adalah turunnya pendapatan transfer daerah sebesar Rp91,84 miliar.
“Dari pusat kita kehilangan Rp95,4 miliar. Kami mempertanyakan apakah ada strategi nyata untuk menutupi kekurangan ini tanpa membebani sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya,” ujar Fitri Yusup Husain, juru bicara fraksi.
Fraksi juga mencatat rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada semester I 2025, PAD baru terealisasi 15,55 persen atau Rp8,48 miliar dari target Rp48,32 miliar.
PAD dari pos lain-lain bahkan baru mencapai 3,53 persen. Fraksi mempertanyakan hambatan dalam pemungutan potensi PAD tersebut.
Kenaikan anggaran signifikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga menjadi perhatian.
Anggaran Kesbangpol meningkat dari Rp4,9 miliar menjadi Rp13,29 miliar atau naik sekitar Rp9 miliar. Fraksi meminta audit terhadap lonjakan anggaran tersebut.
Fraksi Hanura PKS juga menyinggung lambannya realisasi belanja. Hingga semester I, realisasi belanja baru mencapai 42 persen atau Rp300,78 miliar dari total anggaran Rp711,35 miliar.
Selain itu, perbedaan besar antara perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan hasil audit BPK juga disoroti. SiLPA diperkirakan Rp18,93 miliar, namun hasil audit hanya Rp9,89 miliar.
Meski demikian, Fraksi Hanura PKS menyatakan dapat menerima rancangan perubahan PPAS 2025 dengan sejumlah rekomendasi.
Rekomendasi tersebut antara lain, memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan, melakukan refocusing program yang tidak mendesak dan membentuk Satgas PAD yang bekerja cepat dan tuntas.
Kemudian melakukan audit terhadap lonjakan anggaran di Kesbangpol, memperbaiki metodologi proyeksi SiLPA berbasis data riil dan menetapkan sistem peringatan dini untuk mencegah lambatnya serapan anggaran.
“Kesimpulannya, kami menginginkan Perubahan APBD 2025 yang lebih baik, dengan data akurat, serapan terukur, dan prioritas yang jelas untuk rakyat. Kami siap duduk kembali membahas KUA-PPAS bersama pemerintah daerah,” tegas Fitri. (*)
