GORONTALO (RGNEWS.COM) – Sejumlah aspirasi kembali disampaikan pemerintah desa, ke jajaran Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Aspirasi dan keluhan ini disampaikan jajaran Pemdes Talimelito, Telaga Biru saat kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sabtu (19/7/2025). Kunjungan ini sendiri terkait dengan permasalahan sampah di wilayah desa sekitar Talumelito yang menjadi lokasi tempat TPA, serta monitoring terkait status desa dan permasalahan – permasalahan yang ada di desa.
Kepala Desa Talumelito Wilson Yantu menekankan bahwa sejak dibangun tahun 2009, TPA Talumelito memberi dampak yang cukup buruk bagi masyarakat sekitar lokasi, dimana setiap musim hujan, saat sampah belum sempat ditutup luapan dan bau tak sedap sangat terasa hingga ke permukiman warga di bagian bawah.
“Sejumlah warga sering mengeluhkan itu kepada kami, mereka mengatakan cukup terganggu dengan pencemaran udara ini. Kami berharap ada solusi konkrit dari pemerintah untuk mengatasi hal ini,” kata Wilson. Ia juga menyentil tentang pengembangan program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, dengan catatan harus dibarengi dengan pendanaan dan regulasi yang berpihak.
“Lokasi TPA berada di wilayah kami, sehingga kami berharap agar ada pendapatan retribusi dari sampah masuk ke kas desa. Memang masyarakat disini digratiskan untuk buang sampah langsung di TPA, namun selama ini mereka tidak membuang sampah disana karena punya tempat pembuangan sendiri dirumah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, meminta perhatian pemerintah provinsi terhadap desa-desa yang menanggung dampak lingkungan dari TPA tersebut. “Desa Talumelito memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, namun dibutuhkan dukungan yang lebih serius dari pemerintah provinsi. Untuk itu, kami mendorong agar pemerintah provinsi memberikan insentif khusus kepada desa ini, terutama dari retribusi sampah yang masuk,” kata Fadli.
Fadli mengatakan komisi I akan memfasilitasi aspirasi dari pemerintah desa untuk dibahas dalam forum resmi DPRD, termasuk kemungkinan alokasi anggaran langsung dari provinsi ke desa untuk mendukung program-program berbasis dampak lingkungan. “Kami akan pelajari regulasi yang memungkinkan agar ada pola pendanaan langsung ke desa, terutama untuk program-program mitigasi dampak TPA,” tegasnya.
Turut pula dalam kunjungan tadi, Fikram Salilama, Umar Karim, Ramdan Liputo, Sitti Nurayin Sompie, Wahyu Moridu, Ekwan Ahmad bersama pendamping komisi. ***
