GORONTALO (RGNEWS.COM) – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 26, Pembicaraan Tingkat I Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2024, Senin (16/6/2025) yang dipimpin Ketua DPRD Thomas Mopili.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada kesempatan itu berharap laporan tentang pertanggungjawaban APBD 2024 yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas ini bisa dilihat lebih lanjut dan untuk hal yang masih kurang atau tidak cocok, bisa menjadi perhatian dan dikoordinasikan dengan baik.
Gusnar juga mengatakan bahwa eksekutif bersepakat pembahasan di DPRD akam menempuh alternatif waktu yang sangat ketat dalam artian bisa tepat waktu, sehingga Gorontalo bisa menjadi provinsi yang pertama dan tercepat dalam pembahasan dalam APBD, mengingat waktu yang terlalu mepet. ” Semoga laporan ini bisa dibahas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” pungkas Gusnar.
Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima laporan ranperda rentang pertanggungjawan pelaksanaan APBD 2024, yang telah diserahkan Gubernur kepada Ketua Deprov. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dari fraksi, antara lain terkait pekerjaan di RS Ainun Habibie, masalah hukum pada proyek tertentu, serta lambannya pengisian jabatan di OPD. Pemprov juga diharapkan bisa menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK RI.
Selain itu, 8 fraksi juga menyoroti tentang realisasi PAD yang harus bisa ditingkatkan, juga tentang belanja pegawai cukup tinggi yakni sekitar Rp 764 Milyar. Pemprov juga diharapkan bisa menyiapkan skema pengurangan belanja pegawai. Program unggulan seperti sektor pertanian dan kelautan mendapatkan perhatian serius dari seluruh fraksi, dimana mereka berharap optimalisasi program dan anggaran untuk sektor ini perlu ditingkatkan. Keberadaan BUMD juga tak luput dari sorotan fraksi. Terhadap penyampaian pendapat fraksi, Gubernur Gorontalo akan memberikan jawaban secara tertulis. ***
