GORONTALO (RGNEWS.COM) – Rapat lanjutan pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, kembali digelar Selasa (15/4/2025). Salah satu yang mencuat dalam rapat Pansus bersama 7 OPD yang juga dihadiri langsung Sekdaprov itu, yakni terkait nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Bahkan, beberapa anggota pansus LKPJ mengusulkan agar BUMD dibubarkan saja, karena sudah tidak ada aktivitas lagi. “Kalau seperti ini kondisinya, lebih baik dibubarkan saja, untuk apa dipertahankan kalau tidak aktivitas sama sekali, toh sekarang juga semua lagi efisiensi,” kata Umar Karim.
Sementara itu, anggota pansus Espin Tulie, mengaku selama keanggotaannya di Deprov Gorontalo, sejak 2014 silam, atau lebih dari satu dekade sudah tidak pernah mengetahui apalagi membahas keberhasilan BUMD itu. “Padahal, fluktualisasi ekonomi, seperti harga hingga pemasaran jagung, menjadi salah satu tupoksi penting dari BUMD dalam menaikan tingkat kesejahteraan petani. Namun, BUMD yang saya kenal, hanya di masa pemerintahan pak Fadel Muhammad saja. Seakan keberadaan BUMD ini, layaknya filosofi ‘Hidup Segan Mati tak Mau’,” tambah Espin.
Hal senada juga diungkapkan anggota pansus Anas Jusuf, yang juga menilai keberadaan BUMD dari Pemprov saat ini, terkesan kontradiktif. “Disatu sisi, tidak ada lagi usaha yang dihasilkan. Namun disisi lain, Pemprov merekrut satu komisaris dan satu direktur di BUMD itu. Nah, bagaimana dengan gaji mereka,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, mengaku bahwa memang, keberadaan BUMD di Pemprov saat ini, antara hidup dan mati. “Gubernur telah membentuk tim kecil yang dalam waktu dekat ini akan berembuk, membahas lagi, terkait keberadaan BUMD,” jelasnya.
