Editor : Sahril Rasid
Kontributor : Indra Bakari
GORUT (RGNEWS.COM) – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang berupaya menyediakan anggaran untuk membiayai pemungutan suara ulang (PSU).
Salah satu yang tercepat adalah dengan menggeser anggaran program di sejumlah OPD untuk dialihkan membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se Kabupaten Gorontalo Utara.
Dipastikan dengan digesernya anggaran di OPD praktis nyaris tidak ada program di OPD karena tinggal menyisakan gaji dan biaya operasional saja.
Inilah yang bisa di Kelola oleh OPD jika seluruh anggaran programnya di geser secara keseluruhan.
Padahal sebelumnya OPD juga sudah dilakukan penghematan mengigat kebijakan pemerintah pusat.
Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Gorontalo Utara kemugkinan besar akan banyak menghilangkan biaya program kemasyarakatan yang melekat di sejumlah OPD.
Belum diketahui persis, OPD mana saja yang akan ‘terkuras’ anggarannya
yang pasti pemerintah Gorontalo Utara harus berhemat sesuai instruksi pusat, dan harus mencari anggaran untuk PSU.
Kondisi ini diperkirakan membuat sejumlah OPD 2025 ini tanpa ada kegiatan apapun selain membiayai gaji dan operasional.
Sejauh ini pemeringah Gorontalo Utara telah menerima usulan anggaran dari KPU Gorontalo utara diangka 9 miliar.
Usulan anggaran ini masih dalam pembahasan dengan TAPD dan Pj Bupati Gorontalo Utara Sila N Botutihe.
” Pemerintah daerah kini sedang melakukan koordinasi khusus membahas alokasi anggaran PSU, ,” ujar Sekretaris darah Suleman Lakoro kepada wartawan rgnews.com usai rapat koordinasi dengan TAPD Bersama Pj bupati Sila Botutihe Rabu 26/2/2025 sore kemarin.
Disentil soal kesanggupan diangka 9 miliar ? Suleman Lakoro mengakui saat ini pemerintah Gorontalo belum bisa mengiyakan angka tersebut.
” Pj bupati meminta agar mempelajari kembali usulan anggaran KPU tersebut dan bisa peras semaksimal mungkin, bisa saja dibawah 9 miliar, karena diatas kertas pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk PSU ,” ujar Suleman.
“Nah, kita sudah mengambil langkah-langkah bagaimana untuk menyiapkan anggaran itu supaya PSU bisa terlaksana ” ungkap Sekda Suleman
Menurutnya dari evaluasi awal kesanggupan pemerintah daerah diangka Rp 8 miliar.Angka ini belum fiks, semuanya masih dalam tahap evaluasi”kata Sekda Suleman.
Sekalipun diakuinya, angka 8 miliar itu belum pasti, tapi yang jelas kata Suleman Lakoro, pihaknya sudah memulai langkah-langkah guna mencari alokasi anggaran.
Diakuinya kondisi ini memang cukup berat mengigat anggaran KPU tersebut belum termasuk anggaran Bawaslu termasuk pengamanan lainnya.
” Jadi usulan 9 miliar ini belum termasuk anggaran untuk Bawaslu ya, kami sedang menunggu usulan, ini yang sedang dikordinasikan.
“dalam dekat pemerintah daerah juga akan mengundang Bawaslu dan Forkopimda guna membahas anggaran bawaslu dan pengamanan,” tandas Suleman.
Seperti diketahui Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara harus dilakukan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Ini setelah adanya gugatgan dari salah satu paslon(*)
