- Editor : Sahril Rasid
- Penulis : Awaludin
GORONTALO (RG.COM) Inflasi menjadi isu serius bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Sejauh ini uipaya menekan inflasi terus dilakukan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dengan instansi terkait.
Baru baru ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo, kembali menggelar High Level Meeting (HLM) di Ballroom Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo.
HLM TPID ini sendiri diselenggarakan sebagai wadah koordinasi para pemangku kepentingan dan instansi terkait untuk bersinergi dalam menyusun strategi upaya pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan.
Khususnya mengantisipasi risiko tekanan inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.
Sekda Gorontalo, Sofian Ibrahim saat membuka kegiatan menyampaikan, perkembangan inflasi terkini secara tahunan Gorontalo tercatat inflasi sebesar 3,73% (yoy) dan -1,15% (mtm).
Menurut Sofian, inflasi yang rendah dan stabil adalah menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan Kab/Kota melakukan Gelar Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal senada disampaikan Kepala BPS Gorontalo, Mukhamad Mukhanif menyampaikan bahwa pada Februari 2024.
Provinsi Gorontalo tercatat deflasi sebesar 1,16% (mtm) lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,91% (mtm).
Capaian deflasi bulanan Provinsi Gorontalo pada Februari 2024 merupakan deflasi terdalam di wilayah Sulawesi.
Dengan perkembangan tersebut, Gorontalo tercatat deflasi sebesar 2,05% (ytd) lebih rendah dari capaian nasional.
Di sisi lain, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,73% (yoy) lebih tinggi dari nasional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha memaparkan perkembangan harga komoditas terkini dan isu strategis.
Perkembangan harga terkini pada awal Maret menunjukkan kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras, daging ayam, minyak goreng, daging sapi, dan cabai rawit.
Adapun isu strategis yaitu mengenai kenaikan harga beras di Provinsi Gorontalo. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan seiring dengan bergesernya masa panen dan tidak meratanya masa panen.
Hal ini disebabkan oleh pergeseran masa tanam dari bulan Oktober ke Januari akibat fenomena El Nino.
Diprakirakan panen raya padi baru akan terjadi pada bulan April. Terjadi penurunan luas panen padi sebesar-24,9% (yoy) pada subround I (JanApr) 2024.
Memperhatikan perkembangan harga dan stok terkini, maka terdapat arahan dari Sekda Provinsi Gorontalo kepada TPID Provinsi, Kab/Kota, dan seluruh pihak-pihak terkait.
Pertama, mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, dan minyak goreng.
Melalui pemanfaatan early warning system atau pemantauan langsung seiring dengan risiko meningkatnya permintaan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri sesuai dengan pola historis/musiman.
Kedua, mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah/pasar murah bersubsidi yang lebih intensif jelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri dengan bekerjasama dengan Perum Bulog.
Ketiga, mempercepat penyaluran bantuan langsung pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) kepada keluarga penerima manfaat.
Keempat, menjaga ekspektasi masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan melalui penyampaian moral suasion (komunikasi efektif) kepada masyarakat oleh TPID dalam bentuk himbauan belanja bijak.
Pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan HLM TPID, juga terdapat Gerakan Pangan Murah serentak oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan 6 Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo.
dengan komoditas yang diperjual belikan yaitu beras premium, beras medium, gula, minyak goreng, tomat, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, dan gula pasir.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang HBKN.
“diharapkan dari seluruh upaya yang telah dan akan dilakukan oleh TPID Provinsi dan Kab/Kota pada akhirnya dapat menekan kenaikan harga jelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri,” tutur Dian Nugraha.
Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala KPwBI Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik, Walikota dan Bupati se-Gorontalo atau yang mewakili, Satgas Pangan, Pimpinan OPD Provinsi dan Kab/Kota, Kepala Bulog, BMKG dan perwakilan Pertamina *****
