GORONTALO (RAGORO) – Kelangkaan pupuk bersubsidi mulai dirasakan masyarakat pertanian di Kabupaten Gorontalo di awal tahun 2023 ini.
Hal tersebut diseriusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo melalui Komisi I.
Komisi I pun telah menjadwalkan rapat dengan instansi teknis terkait, diantaranya Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
“Kita juga mengundang pihak distributor pupuk, kios dan juga perwakilan Gapoktan,” imbuh Ketua Komisi I Syarifudin Bano, ketika diwawancarai usai rapat internal Komisi I, Senin (16/1) kemarin.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, akibat kelangkaan tersebut, pupuk yang diterima petani tak lagi sesuai standar pemupukan yang ada.
“Jadi, yang tadinya dalam 1 hektare lahan bisa dapat hingga 500 kg dengan perbandingan 6/40, sekarang 1 hektare tinggal 8 karung. Jadi, 300 dengan 100 Ponska,” jelas Syarifudin.
Padahal, lanjut kata Aleg Dapil Boliyohuto Cs itu, idealnya, untuk menghasilkan produk pertanian yang bagus dan melimpah, sudah harus sesuai standar yang ada.
“Artinya, jumlah pupuk per hektarnya terpenuhi. Karena sekarang yang kita harapkan bagaimana petani bisa sejahtera,” terangnya. (RG-56)
