GORUT (RAGORO) – Ada dua hal pokok yang ditekankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.
Seperti diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Suleman Lakoro usai mengikuti sosialisasi pendataan tenaga non ASN yang diselenggarakan KemenPAN-RB via zoom meeting, Rabu (24/8) kemarin.
“Yang pertama, penataan PPPK ini harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kemudian kedua, berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan,” ungkap Suleman.
Dan berdasarkan data yang diminta KemenPAN-RB sebelumnya, lanjut Suleman, Pemkab hanya mengajukan 300 formasi dan itu sudah sesuai analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
“Ternyata eksistingnya setelah didata, kita ada 1.000 lebih ya. Yang jelas kita mengikuti ketentuan pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPAN-RB,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni menyampaikan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan akan ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Masing-masing instansi pemerintah pun didorong untuk mempercepat proses pemetaan (mapping), validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansinya masing-masing.
Pada sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen turut memaparkan alur proses serta penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN yang telah disiapkan oleh BKN.
Hadir pada acara tersebut, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN, Jumiati.
Hadir secara daring para Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. (RG-56)
