GORUT (RGNEWS.COM) – Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2027 dimanfaatkan DPRD untuk mendorong kenaikan honor PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing.
Usulan itu disampaikan Anggota DPRD Gorut Fraksi Hanura-PKS, Windra Lagarusu, saat pembahasan bersama pemerintah daerah.
Menurut Windra, honor PPPK paruh waktu saat ini masih jauh dari layak. Masih ada yang menerima sekitar Rp300.000 per bulan, padahal beban kerja tidak berbeda dengan pegawai lainnya.
“Ini menjadi perhatian kami dalam pembahasan PPAS. Honor harus disesuaikan dengan beban kerja. Tidak wajar masih Rp300.000 padahal mereka tetap melayani masyarakat,” ujarnya.
Selain kesejahteraan tenaga kerja, Windra juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus realistis dengan melihat realisasi tahun sebelumnya.
Target yang terukur akan memperkuat postur APBD dan memberi ruang untuk peningkatan honor.
Ia menegaskan DPRD akan mengawal pembahasan KUA-PPAS 2027 agar anggaran tidak hanya fokus pada fisik, tapi juga kesejahteraan SDM sebagai ujung tombak pelayanan publik. (*)
