GORONTALO (RAGORO)–Akademisi UNG yang juga mengamat kebijakan publik Prof Dr Rauf Hatu menilai. Ada komunikasi yang tersumbat antara Deprov dan Pemprov.
Sehingga itu perlu ditelusuri dimana sumbatannya. Apalagi persoalan pokok pokok pikiran (POKIR), itu ujung ujungnya demi kepentingan rakyat.
” Soal kenapa, sejumlah aspirasi masyarakat yang diperjuangkann oleh aleg Deprov sedikit terhambat. Saya kira ini hanya persoalan komunikasi. Legislatif dan eksekutif dua lembaga yang mengurus rakyat.
Mestinya komunikasinya dalam konteks tingkat koordinasi itu menjadi keharusan,’ tegas akademisi Universitas Gorontalo.
Diakuinya, wajar kemudian anggota DPR Provinsi Gorontalo, kemudian mempertanyakan soal sejumlah usulan mereka, hasil dari jaring aspirasi masyarakt tidak tercover dalam pokok pokok pikiran (POKIR) KUA PPAS 2023.
Karena biarbagaimanapun itu taruhan kredibilitas sebagai wakil rakyat di DPR. Tentunya tingkat kepercaayaan masyarakat akan pudar ketika sejumlah aspirasi mereka tidak terealisasi lewat parlemen.
Disisi lain Prof Rauf Hatu juga menilai, persoalan ini tidak serta merta menjadi sebuah ‘tuduhan’ kalau Penjagub Hamka Hendre Noer, penjabat yang tidak bekerja.
bahkan tidak memperdulikan apa yang menjadi aspirasi rakyat lewat DPR. Penjagub punya tanggung jawab besar, menjamin terlaksananya pemilu serentak 2024. Disisi lain, ia juga tidak harus mengenyampingkan peningkatan ekonomi kelanjutan pembangunan Provinsi Gorontalo.
Untuk itu, ia berharap, persoalan ini harus diselesaikan secara sederhana, lewat aturan birokrasi. ” Prinsipnya masalah anggaran itu ada regulasinya.
Mestinya ini terselesaikann mengikuti aturan yang berlaku dijajaran birokrasi,’ tegasnya. Menjadi pertanyaan, ketika regulasi pelaksanaan tidak mulus dilaksanakan, tentunya menjadi pertanyaan besar, kenapa komunikasi ini tidak jalan.
Apakah sengaja disumbat atau memang alur komunikasi politik ditingkat birokrasi di internal Deprov dan Pemprov tidak jalan ?
Kalau tidak jalan. Apa yang dilakukan DPR dengan pemprov melalui pimpinan eksekutif dan OPD OPD disetiap rapat rapat beberapa waktu lalu ? . Dan ini harus menjadi bahan evaluasi pimpinan, komisi, fraksi di DPR
” Jangan jangan, sumbatan ini ada dinternal birokkrasi DPR. Atau sebaliknya birokrasi dijajaran Pemprov mulai dari sekda -opd opd itu, tidak berjalan baik komunikasinya, akibatnya keputusan keputusan yang telah disepakati, tidak tertindaklanjuti ditingkat opd atau badan dan dinas terkait,” kata Rauf Hatu
” Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi penjabat gubernur khususnya kerja kerja dijajarannya. Sebaliknya juga demikian, di DPR Provisi Gorontalo,’ kata Prof Dr Rauf A Hatu (riel)
