GORUT (RAGORO) – Dua desa di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Ibarat dan Hiyalo Oyile, Kecamatan Anggrek menjadi lokus atau pilot project penanganan stunting di Gorontalo oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dan Kamis (18/8) kemarin, tim percepatan penurunan stunting di bawah komando Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo, drg, Gamaria Purnamawati Monoarfa berkunjung langsung ke dua desa tersebut.
Di Desa Ibarat, berdasarkan data resiko stunting terdapat 38 dari 56 bayi di bawah usia 2 tahun terindikasi stunting.
Hal yang tak jauh beda juga di Desa Hiyalo Oyile. Angka resiko stunting terbilang cukup tinggi dari jumlah bayi yang ada.
Pantauan di lapangan, rombongan berkunjung melakukan intervensi dan mendata bayi-bayi yang beresiko stunting.
Plt Asisten 1 Setda Gorut, Abdul Wahab Paudi yang ikut mendampingi rombongan mengaku, kunjungan kali ini merupakan tindak lanjut atas intervensi stunting yang dilakukan sebelumnya.
“Dan sebagai tindak lanjut hari ini (kemarin, red) tim percepatan penurunan stunting Provinsi di bawah ibu Ketua TP-PKK Gorontalo dan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Gorontalo Utara, akan segera melakukan identifikasi masing-masing bayi yang mengidap stunting, karena memang persoalannya berbeda-beda,” ungkap Abdul Wahab di sela-sela kunjungan tersebut.
Selanjutnya, hasil identifikasi itu akan menentukan intervensi yang tepat untuk setiap bayi yang mengidap stunting.
“Tentu ini sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting itu sendiri,” imbuh Kepada DPMD Kabupaten Gorut itu.
Sementara terhadap penanganan stunting lewat intervensi dana desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Admindukcapil) Provinsi Gorontalo, Debby I.M Habibie mengaku, pihaknya hanya sebatas pendampingan.
“Dana ini kan dari Kementerian Desa langsung ke rekening kas desa dan itu dibagi dalam tiga tahap,” kata Debby.
“Dan sesuai permendesa sudah jelas diatur untuk tahun 2022 itu, 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk Covid. Sisanya 32 persen untuk program prioritas desa,” paparnya.
Dan khusus penanganan stunting, Debby mengatakan sudah bisa mengambil porsi pada ketahanan pangan sebesar 20 persen dari dana desa.
“Seperti pemberian makanan tambahan, baik nabati maupun hewani dan bahkan bisa ditambah dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga,” tukasnya.
Sehingga kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo bersama OPD teknis terkait yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting untuk memastikan intervensi yang akan dilakukan.
“Dan lintas sektor ini punya fungsi sendiri-sendiri dengan melihat secara langsung seperti apa penanganan di desa menemui keluarga bayi beresiko stunting,” ujar Debby.
Tim yang datang secara terpadu, terdiri atas dokter-dokter ahli, baik dokter spesialis anak maupun dokter spesialis penyakit dalam, lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, BKKBN, Bappeda, Dinas PMD, dan Dinas Perkim. (RG-56)
