GORUT (RAGORO) – Memang selama ini ketergantungan mayoritas daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) terhadap dana transfer pusat, berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sangat tinggi.
Sehingganya hal itu mempengaruhi kapasitas fiskal daerah yang terbilang rendah, karena tak mampu diimbangi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim.
Untuk itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu dalam rapat paripurna DPRD Gorut dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap LKPj Bupati Gorut tahun 2021, Rabu (8/6) kemarin menggarisbawahi soal penguatan kapasitas fiskal daerah yang menjadi salah satu dari 8 rekomendasi DPRD Gorut.
“Tentu untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah ini, bagaimana kita mendorong kontribusi PAD terhadap perimbangan dana transfer dari pusat. Dan kami saat ini sedang bekerja keras untuk menindaklanjuti amanat UU Nomor 1 tahun 2022, karena ini berkaitan dengan hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, salah satu poin yang tengah pihaknya kerjakan adalah melakukan kajian terhadap potensi daerah.
“Terhadap hal itu kami bahkan sudah mengundang pihak BI dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu kami melakukan kajian terhadap undang-undang untuk melahirkan produk hukum daerah terhadap pajak dan retribusi daerah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Thariq memohon dukungan DPRD Gorut agar kiranya produk hukum daerah tersebut bisa masuk dalam propemperda (program pembentukan peraturan daerah).
“Kami mohon dukungan untuk kami melakukan kajian cepat terhadap penyiapan ranperda, sehingga dukungan DPRD untuk komulatif terbuka dalam penyusunan Perda penyesuaian UU Nomor 1 tahun 2022,” ujarnya. (RG-56)
