KABGOR – Bupati Nelson Pomalingo memberikan angin segar bagi tenaga honorer dilingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, Lingkungan Pemerintahan sangat membutuhkan personil-personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penertiban dan penegakan kepada masyarakat. Maka untuk menyahuti kebijakan Pemerintah terhadap penghapusan tenaga honorer, dia mengatakan pihaknya akan menerapkan skema outsourcing untuk pengadaan tenaga honorer.
“Termasuk ingin menjawab kegalauan bagi saudara-saudara sekalian yang non PNS maupun non PPPK. Intinya Satpol ini sangat kita butuhkan. Bicara ketertiban dan ketertiban masyarakat itu kita butuhkan. Kita banyak membuat Perda-Perda yang didalamnya ada sangsi disana, maka itu juga butuh Satpol.
Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, yaitu mendorong (honorer Satpol) masuk PNS atau PPPK”, ungkap
Bupati Nelson saat memberikan arahan di apel pembinaan Anggota Satpol PP, Selasa (7/6), di gedung Kasmat Lahay Limboto.
Namun begitu ia juga menegaskan, bagi honorer tidak lulus dalam seleksi CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menempuh opsi dengan menerapkan skema penyediaan melalui tenaga alih daya atau outsourcing.
“Maka jangan-jangan susah (masuk) PNS dan susah (masuk) PPPK, maka jalan lain adalah outsourcing.
Jadi anda tidak perlu galau ada jalan yang ketiga yang kami tempuh yaitu outsourcing,” jelas Nelson Poalingo.
Ia menjelaskan dengan ikut aoutsuorcing maka kemungkinan besaran gaji akan lebih besar dari pada tenaga kontrak.
“Oleh karena itu saya berharap banyak kepada BKPSDM dan Satpol untuk punya analisis kebutuhan (personil) dari sekarang. Kemudian mengusulkannya jalur PNS atau jalur PPPK. Itu diupayakan! Karena itu saya mohon diperjuangkan karena ini kebutuhan kita,” ungkapnya.
Untuk persiapan dijalankannya kemungkinan skema outsourcing, Prof. Nelson Pomalingo menegaskan, pihak mulai menyiapkan anggaran untuk tahun depan. (RG.53)
