GORONTALO (RAGORO) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho memberikan apresiasinya dan berterima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Bone Bolango karena selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perencanaan pembangunan di Bone Bolango.
Hal ini diutarakan Kepala Bappeda-Litbang, Basir Noho pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2022, di TC Damhil UNG, Kota Gorontalo, Senin (21/2/2022).
“kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPS, bahwa selama ini BPS Kabupaten Bone Bolango telah memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam memberikan data yang terkait dengan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan dan data-data sektoral lainnya di Kabupaten Bone Bolango,” ucap Basir Noho.
Bahkan diakui Basir, hingga saat ini komunikasinya dengan BPS Bone Bolango, baik itu personal maupun institusional secara kelembagaan sangat harmonis, sehingga apapun data yang pihaknya butuhkan dari BPS, itu dapat mendukung di dalam pelaksanaan, penyelenggaraan dan perencanaan pembangunan di Bone Bolango.
Olehnya itu, lanjut Basir Noho, terkait dengan Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka yang secara fungsional dilakukan oleh BPS, ini menjadi sangat penting di dalam penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan, khususnya di dalam perencanaan pembangunan.
Sebab, ini juga menjadi dasar di dalam memberikan profil Kabupaten Bone Bolango secara khusus, karena apapun datanya yang dikeluarkan oleh BPS menjadi institusi yang secara mutlak yang diakui oleh negara untuk melakukan publis terhadap angka-angka terutama juga Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka.
“kami berterima kasih kepada BPS, karena kegiatan FGD ini dapat memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan data di Kabupaten Bone Bolango, salah satunya Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka dan informasi data lainnya terkait dengan pembangunan di daerah ini,” tandas Basir Noho.
Sementara itu, Kepala BPS Bone Bolango, Suparno, mengungkapkan kegiatan FGD ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilakukan oleh BPS.
“Tujuannya adalah dalam rangka untuk menyatukan pandangan, menyatukan data untuk menuju Satu Data Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,” ungkapnya.
Suparno menambahkan terkait dengan penyelenggaraan FGD ini, sebenarnya setiap daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, itu diwajibkan Satu Data Indonesia.
Kenapa? Karena tujuan Satu Data Indonesia, di antaranya memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data.
Kemudian mewujudkan ketersediaan data yang yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pelaksanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Selanjutnya, mendukung statistik nasional.
Namun diakui Suparno, kondisi saat ini terkait data, banyak pihak mengatakan data itu ada, akan tetapi ketika dicari sulit untuk mencari data pemerintah. “bahkan ada data, tapi versinya bermacam-macam, kemudian ada perbedaan data antar instansi,” tutur Suparno. (awal-46)
