Gorontalo UtaraPemkab Gorut

RKPD Gorut 2023 Mulai Dirancang

371
×

RKPD Gorut 2023 Mulai Dirancang

Sebarkan artikel ini
Bupati Gorut, Indra Yasin didampingi Kepala Bappeda, Faizal Piu saat membuka Forum Konsultasi Publik terhadap penyusunan RKPD Gorut tahun 2023, kemarin. Nampak hadir Wakil Ketua 2 DPRD Gorut, Hamzah Sidik dan Plt Kepala BPS Gorut. (Foto : hmskominfo_gorut)

GORUT (RAGORO) – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2023 mulai dirancang. Rancangan awal RKPD itu dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selama sehari, Senin (14/2) kemarin.

Dilaksanakan di Ballroom Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Forum Konsultasi Publik itu menghadirkan seluruh pimpinan OPD bersama kasubag perencanaan, Camat dan beberapa perwakilan kepala desa di Kabupaten Gorut. Hadir juga pimpinan DPRD Gorut dan ketua-ketua fraksi di DPRD Gorut, termasuk unsur LSM dan pihak terkait lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Gorut, Indra Yasin, pada dasarnya menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kami anggap ini sangat penting.

Karena dari forum ini, kita akan mendengar masukan-masukan apa yang akan kita kerjakan di 2023 mendatang. Sehingga saat pembahasan di DPRD, itu tidak memakan waktu banyak lagi,” kata Indra Yasin.

Karena lanjut Indra, semua masukan yang kemudian disampaikan pada forum tersebut, maupun Musrenbang di tingkat desa dan nantinya di tingkat kecamatan, serta di tingkat kabupaten dihimpun semua.

“Makanya, hasil dari itu semua akan kita kaji bersama, mana-mana yang prioritas dan urgen untuk kemudian dikerjakan pada tahun 2023 mendatang, disesuaikan dengan RPJMD yang ada. Yang pasti itu menjadi tahun terakhir masa jabatan saya dan Pak Thariq,” tuturnya.

Karena menjadi tahun terakhir dalam satu periode kepemimpinan, tentu kata Indra, harus dilihat apa saja program atau yang menjadi janji kampanye dirinya dan Wabup Gorut Thariq Modanggu untuk kemudian diprioritaskan.

“Mudah-mudahan tahun 2023 itu, kita sempurnakan semua. Meski pun saya tahu tidak mungkin sempurna. Pasti ada celahnya. Tapi, paling tidak kita tekan sekecil mungkin, sehingga mendekati sempurna,” harapnya. Ia pun berharap, forum tersebut dapat memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi pembangunan Kabupaten Gorut ke depan.

“Termasuk dari bapak ibu pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Gorut,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Gorut, Faizal Piu dalam pengantarnya, menjelaskan, forum konsultasi publik yang dilaksanakan merupakan tahapan dari penyusunan RKPD tahun 2023. Di mana tahun itu menjadi RKPD terakhir dari Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Thariq Modanggu.

Di mana, dijelaskan Faizal, berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73 pemerintah daerah harus melaksanakan penyusunan RKPD yang diawali dengan beberapa tahapan. “Seperti kita awali dengan Musrenbang desa dan itu sudah selesai. Kemudian selanjutnya forum konsultasi publik yang kita laksanakan hari ini (kemarin, red). Di mana, lewat forum ini akan ditampilkan tema yang akan dibawa di tahun 2023, begitu juga dengan program prioritas,” jelas Faizal.

Dan yang pasti pada 2023 mendatang, lanjut Faizal, arah kebijakan pembangunan daerah adalah melihat kembali sektor-sektor, kegiatan atau program mana yang belum diakomodir pada empat tahun sebelumnya hingga 2022 ini. “Kita tahu bersama bahwa, arah kebijakan tahun pertama adalah reformasi birokrasi.

Tahun kedua, itu fokus pada infrastruktur. Arah kebijakan tahun ketiga, itu fokus pada pariwisata. Sedangkan tahun keempat ini, adalah investasi dan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya, terkait dengan penyusunan RKPD tahun 2023, maka tahapan setelah dilaksanakannya forum konsultasi publik ini adalah Musrenbang kecamatan.

“Sesuai jadwal mulai hari Rabu ini (besok), musrenbang kecamatan akan dimulai di 3 (tiga) kecamatan, sebelum kemudian dilanjutkan dengan forum OPD berdasarkan renja yang telah disusun masing-masing. Baik itu usulan dari Musrenbang, usulan pokok-pokok pikiran maupun usulan dari OPD itu sendiri.

Dan selanjutnya masuk pada Musrenbang kabupaten yang tentu menghimpun keseluruhan usulan dan masukan dari tingkat desa,” pungkasnya.(RG-56)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *