BOTU (RG) – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat melalui Satuan Kerja-nya (Satker) di daerah, diharapkan oleh jajaran Komisi III Deprov, tidak hanya berkelanjutan di tahun 2022 ini. Namun juga, dimintakan penyaluran bantuannya dengan tidak memilih ‘warna’ atau dukungan politik dari masyarakat tertentu saja.
Hal itu diharapkan langsung oleh Ketua Komisi III Deprov, Idrus Thomas Mopili dan para anggota komisi-nya, seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya dari Satker penyediaan perumahan pada Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi I terkait program BSPS, kemarin.
Yang menduga pada kegiatannya di tahun 2021 lalu, program BSPS dalam bentuk memberikan bantuan penggantian item-item rumah yang rusak pada masyarakat kurang mampu itu, hanya diperuntukan bagi kalangan tertentu saja.
Dimana, menurut Thomas, seharusnya dalam mengimplementasikan program BSPS, tidak melihat asal aspirasi dari siapa, dan masyarakat pendukung warna politik tertentu saja.
Dia lalu mencontohkan, program rumah layak huni (mahyani) dan alat-alat mesin pertanian (alsintan) dari Pemprov Gorontalo.
“Pak Gubernur tidak mensyaratkan masyarakat yang berhak mendapatkannya, harus punya kartu anggota partai politik tertentu.
Namun dengan mengakomodir kondisi masyarakat yang saat itu terjadi, dan benar-benar membutuhkan program mahyani atau alsintan itu.” sahut Thomas. “Nah, hal seperti ini juga, yang kami harapkan, bisa dilakukan di program BSPS,” harap Thomas.
Sementara itu, terkait dugaan dan harapan dari jajaran Komisi III Deprov itu, Kepala Satker penyediaan perumahan pada Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Recky Lahope, menjelaskan bahwa pihaknya akan lebih cermat dan teliti dalam mengakomodir setiap masyarakat penerima BSPS itu.
Sebagai upaya dalam meningkatkan program BSPS di tahun 2022 ini. Karena, pada tahun 2021 sebelumnya, program BSPS di provinsi Gorontalo sudah mencapai 99 persen. Sehingga, yang belum terakomodir, akan ditindaklanjuti. (ayi/humas)
