GORONTALO (RAGORO) – Tak terasa masa jabatan Gubernur Gorontalo tinggal beberapa bulan lagi. Pertanyaannya siapa yang akan menjadi Penjabat Gubernur untuk waktu dua tahun lebih.
Meski begitu tarik menarik soal dari kalangan mana yang akan diturunkan ke Gorontalo sudah sejak lama diramaikan.
Sperti diketahui, sesuai UU yang harus jadi Penjabat Gubernur adalah Eselon I dari Kemendagri, namun bisa juga dari kalangan TNI dan Polri, dengan alasan ada keterbatasan jumlah eselon I di Pusat, makanya untuk Penjabat Gubernur ini akan diambil dari kalangan TNI dan Polri.
Memang tidak semua daerah akan dijabat oleh TNI dan Polri. Lalu bagaimana dengan Gorontalo, karena Gorontalo salah satu daerah yang akan dijabat oleh Penjagub.
Ketua DPD PDIP yany juga Wakil Ketua Deprov memilih birokrat untuk menjadi Penjagub, karena itu sudah diatur oleh UU.
Tetapi Ketua DPD I Golkar yang juga Gubernur Gorontalo nengatakan siapapun yang diturunkan Pemerintah Pusat, apakah dari kalangan TNI, Polri atau dari kalangan Birokrat tak masalah, meski RH pernah menjagokan Kapolda Gorontalo.
Setelah mengenal Jenderal Bintang dua ini, dia yakin mantan orang KPK ini mampu memimpin Provinsi Goronlo dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Gorontalo, Adnan Entengo mengatakan, soal Penjagub adalah hak prerogatif Presiden, dan jika melihat tradisi selama ini, sepertinya yang akan jadi Penjagub adalah dari TNI dan Polri, tapi syaratnya adalah Jenderal aktif.
“kalau boleh kami menambahkan syarat, selain Jenderal aktif harus orang yang memahami Gorontalo meskipun bukan putra Gorontalo,” tuturnya. (awal-46)
