GORUT (RAGORO) – Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait investasi Serai Wangi di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorut akan melakukan penelusuran terhadap PT Cipta Kastimndo Persada.
Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua II DPRD Gorut, Hamzah Sidik, bahwasanya terlebih dahulu, pihaknya akan menyurat ke pihak Bank Central Asia (BCA).
“Paling pertama kita itu adalah mengirimkan surat ke BCA, terkait dengan proses pembukaan rekening para karyawan, dan mengkonfirmasi adakah kerja sama antara PT. Cipta Kastimndo Persada ini dengan BCA.
Kalau memang ada, oke kita cek,” ungkap Hamzah kepada awak media usai memimpin RDP terkait laporan soal dugaan investasi serai wangi di Kabupaten Gorut, Selasa (18/1) kemarin.
Tentu lanjut Hamzah, DPRD akan memastikan kalau ada kerja sama, maka kerja samanya seperti apa, apakah pembukaan rekening itu merupakan bagian dari kerjasama atau tidak.
“Kalaupun benar, kita akan konfirmasi ke pusat, apakah orang di sini (Gorut) dapat membuka rekening di sini.
Artinya, kita harus curiga juga, untuk apa bank itu ada di Gorontalo, kalau seandainya pembukaan rekening harus ke Jakarta, dan siapa yang membuka rekening di Jakarta, apakah yang ber-KTP Gorontalo bisa di sana. Nah, itu yang ingin kita pastikan di BCA,” tuturnya.
Tidak hanya sekadar berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak BCA, Hamzah menegaskan, pihaknya pun akan kembali mengundang pihak perusahaan.
“Kita akan undang lagi, kita akan kejar bahasa tidak bertemu dengan Pemda Gorut, untuk memotong birokrasi. Itu apa maksudnya memotong birokrasi.
Memang kalau bertemu pemerintah daerah, itu birokrasi? Kan etikanya harus ada, karena ini melibatkan masyarakat Gorontalo Utara.
Maka, tentu perusahaan itu harus kita ketahui dulu, targetnya, skemanya bagaimana, apa yang perlu kita bantu, apakah itu Pemda bantu, kan banyak hal,” imbuhnya.
Sehingganya, Hamzah mengingatkan, jangan mengklaim bahwa kalau bertemu pemerintah daerah, itu lama, panjang dan seterusnya. “Nah ini saya curiga, justru bisa saja tidak mau bertemu pemerintah daerah bukan karena memotong birokrasi
tetapi ada skema, yang kalau di pemerintah itu akan di babat, akan rasional gitu, modusnya akan terbaca oleh pemerintah, maka dia harus mencari yang langsung ke masyarakat,” paparnya.
“Mungkin dia menganggap atau meremehkan masyarakat, bahwasanya masyarakat gampang dibohongi dengan informasi yang syur begini, yang iming iming tertentu dia akan hilang rasionalnya, bisa saja begitu kan,” kata Hamzah menambahkan. (RG-56)
