DEKAB – Kelompok Tani yang ada didesa Tridharma memilih mengadu ke DPRD karena tidak bisa lagi menerima pupuk bersubsidi dari pemerintah, Ketua kelompok tani Mohulo Jaya, Iswanto Kasim menjelaskan, kedatangan mereka ke Komisi I dalam rangka meminta solusi.
Pasalnya mereka tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi, karena nama mereka tidak tercantum pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
“Memang setiap tahun itu ada pembaharuan RDKK. Sebelumnya kami telah konfirmasi dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), katanya data para petani untuk 2022 sudah fix. Namun tiba saatnya di 2022, kami sebanyak 3 kelompok tidak keluar data RDKK-nya,” jelas Iswanto.
Iswanto mengatakan, pihaknya mempertanyakan kenapa nama mereka tidak keluar sementara kelompok yang pimpinnya sudah terbentuk sejak 2007 lalu. Alasan PPL kata Iswanto, saat penginputan nama mereka ke RDKK mengalami kendala jaringan.
“Apakah penginputan selama tiga bulan jaringannya eror? kan tidak mungkin,” imbuh Iswanto.
Iswanto mengungkapkan, dengan adanya permasalahan tersebut ratusan hektar lahan terancam tidak bisa menanam jagung selama satu tahun. Pasalnya, data RDKK berlaku selama setahun.
“Sehingga kami datang kesini (DPRD) untuk meminta solusi, sebab ini merupakan kebutuhan kami. Kalau beralih ke pupuk nonsubsidi, kasihan kami tidak mampu,” tutur Iswanto.
Sementara itu Ketua Komisi I, Syarifudin Bano mengaku akan menggelar rapat dengar pendapat dalam waktu dekat ini bersama instansi terkait.
“Dalam waktu dekat ini kita Komisi I akan mengagendakan RDP bersama dinas terkait,” tandasnya. (RG.53)
