MANADO (RG) – Bila ingin memperbaiki sistem perekrutan calon-calon pelaksana proyek infrastruktur, atau mereka pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan proyek yang didanai APBD, jajaran Komisi III Deprov Gorontalo, mengaku sependapat jika dilakukan verifikasi secara mendetail, sebelum tahapan lelang proyek itu dilakukan.
Hal itu merupakan salah satu poin penting yang didapatkan jajaran Komisi III Deprov, saat melakukan kunjungan kerja ke LPSE provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, belum lama ini.
Dimana, dari kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Deprov itu, pihak LPSE Sulut, mengaku mereka turut menerapkan verifikasi secara langsung kepada calon-calon perusahaan yang telah mendaftarkan diri, akan mengikuti setiap lelang proyek.
“Jadi, verifikasi langsung di lapangan kepada calon-calon pelaksana proyek-proyek infrastruktur yang diberlakukan di LPSE Sulut itu, guna mengetahui secara detail, keberadaan perusahaan jasa konstruksi tersebut, sampai pada pengelolaan administrasi perusahaannya, dan sebagainya.
Sehingga, benar-benar dipastikan sebagai perusahaan yang bisa dipercaya mengikuti setiap lelang proyek di LPSE Sulut,” jelas anggota Komisi III Deprov, Ismail Alulu.
Olehnya, lanjut Alulu lagi, program seperti ini, menuai ketertarikan di jajaran komisi-nya. Meski tidak dipungkiri, dukungan anggaran turut diharapkan, bila dilakukan di provinsi Gorontalo.
“Karena bagaimana pun, dalam melakukan verifikasi itu, pihak LPSE Sulut, mengaku perlu dukungan dari sisi anggaran, untuk operasional jajarannya, mendatangi lokasi setiap perusahaan.” terang politisi dari PAN ini. (ayi)
