BOTU (RG) – Bencana banjir yang kini rawan melanda di semua wilayah atau 6 (enam) kabupaten/kota se provinsi Gorontalo, terus didukung oleh jajaran Deprov Gorontalo, penanganan plus penanggulangannya, dari hulu sampai ke hilir.
Termasuk pada kebutuhan Sumber Daya Manusia-nya (SDM) seperti keberadaan akan polisi hutan (Polhut), yang diharapkan lebih optimal melakukan tugas-tugasnya, seperti mengawasi praktek-praktek akan ilegal loging atau penebangan liar.
Yang disadari sebagai salah satu sumber malapetaka bencana banjir kerap menerjang berbagai wilayah di provinsi ke 32 di Indonesia ini.
Namun sayang, dari data yang dibekali oleh jajaran Komisi II Deprov, yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), terungkap keberadaan para Polhut ini, begitu miris.
Hanya berjumlah 6 (enam) orang, dengan ruang lingkup pengawasan areal hutan yang harus dijaga mereka, sekitar 1,2 juta hektar hutan, termasuk hutan lindung yang tersebar di provinsi Gorontalo.
“Dari data kami (Komisi II), ada total 1,2 juta hektar hutan, yang tersebar di provinsi Gorontalo. Namun keberadaan Polhut yang diharapkan lebih intens mengawasi praktek-praktek pengrusakan hutan, itu hanya berjumlah 6 orang.
” ungkap Ketua Komisi II Deprov, Espin Tulie, disela-sela break atau istrahat pembahasan APBD 2022 di Deprov, kemarin.
“Bayangkan dengan jumlah personil Polhut, yang hanya 6 orang, mengawasi kawasan hutan yang lebih dari 1,2 juta hektar itu, luasnya. Sangat miris, memang,” keluh srikandi PDIP ini.
Olehnya, lanjut Espin, hal ini sangat diharapkan jajarannya, beroleh perhatian dari eksekutif Pemprov dan instansi terkait. “Idealnya, ada pengelompokan sekian hektar hutan, dijaga oleh sekian personil Polhut.
Hal ini sebagai bagian dari upaya kita mencegah penyebab bencana alam seperti banjir, dari kerusakan hutan. Yang diduga karena masih minim dengan keberadaan Polhut-nya,” harap Espin Tulie. (ayi)
