GORUT (RAGORO) – Memang pada dasarnya tidak mudah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dalam hal ini anggota legislatif (aleg) mengawal program pemerintah untuk kepentingan rakyat.
Butuh perjuangan dari mulai pengusulan, perencanaan hingga pada pelaksanaan atau penyerahan kepada para penerima. Sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Gorut dari Fraksi PDIP Dapil Atinggola – Gentuma Raya, Ariaty Polapa.
“Jadi, perlu dicatat poinnya bahwa, dalam bentuk apapun bantuan yang kita serahkan ke masyarakat itu, tidak instan. Artinya, prosesnya melalui perencanaan,” ungkap Ketua Komisi III itu setelah belum lama ini mengawal bantuan sarana perikanan kepada masyarakat nelayan di Gorut.
Sehingga kata dia, perlu dipahami bahwa, menu dari pada rencana kegiatan pembangunan daerah itu ada dua. Pertama, adalah hasil musrenbang secara berjenjang.
Dan yang kedua, adah hasil reses DPRD. “Nah, ini yang kemudian diramu dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Dari situ, memang terbaca bahwa tidak balance, antara banyaknya program dengan konsekuensi anggarannya, dibanding dengan ketersediaan anggaran di daerah.
Itu yang terjadi,” terangnya. Maka dari itu, dalam hal ini, pihak DPRD dan eksekutif itu sama-sama mengidentifikasi mana yang prioritas.
“Dan untuk perikanan kelautan saya kira programnya memang program prioritas yang harus kita kedepankan dalam rangka bagaimana masyarakat bisa berubah, bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya, bagaimana jaringan ekonomi itu bisa menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini dinilai susah dijangkau oleh, misalnya para penjual ikan,” ujarnya.
Dengan bantuan sepeda, Ariaty menilai, para penjual ikan keliling tidak bisa melampaui sampai satu dua desa. Akan tetapi, dengan ketersediaan motor box misalnya, maka jangkauannya mungkin akan lebih jauh, akan lebih luas, akan lebih banyak, konsumen layanannya.
“Dan tentu akan ada kepuasan tersendiri ketika program ini kita luncurkan,” tambahnya. Hanya memang kata Ariaty, poin penting dari bantuan yang telah diserahkan, baik dari dinas teknis sendiri maupun dari DPRD adalah fungsinya agar jangan sampai beralih.
“Kami tekankan agar fungsinya jangan sampai beralih, jangan sampai sarana ini beralih atau berpindah tangan, alih fungsi, berpindah tangan itu poin yang harus di catat untuk jadi objek pengawasan,” tegasnya. (RG-56)
