GORONTALO – Suhu politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas. Dewan Pimpinan Wilayah (PPP) Provinsi Gorontalo secara tegas mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk mengambil langkah disiplin yang lebih keras terhadap sejumlah oknum pengurus yang dinilai tidak loyal, mangkir dari tanggung jawab organisasi, hingga melakukan tindakan yang menjurus pada upaya ‘negatif’ kepartaian.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo, Ismet Mile, yang kemudian diperkuat oleh Sekretaris DPW PPP Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna.
Menurut Ismet, ketegasan ini sudah sangat mendesak demi menjaga marwah partai serta kelangsungan agenda-agenda strategis PPP ke depan. Ia membeberkan sejumlah catatan pelanggaran serius yang dilakukan oleh oknum pengurus pusat pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) kedua terkait islah.
Akumulasi Pelanggaran dan Dugaan “Makar” Organisasi
Ismet memaparkan setidaknya empat poin krusial pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, yang kini menjadi sorotan dan keresahan di tingkat daerah:
Boikot Agenda Internal dan Eksternal Partai
Oknum-oknum tersebut tercatat tidak pernah sekalipun menghadiri agenda resmi partai, baik yang bersifat internal seperti Mukernas I, Rakornas I dan II, Muswil, Muscab, serta rapat-rapat strategis DPP lainnya.
Demikian pula di ranah eksternal, mereka kerap mangkir saat diamanahkan untuk mewakili DPP PPP dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah.
Tindakan Menyerupai upaya negatif untuk Menggagalkan Program Partai.
DPW PPP menilai ada upaya sistematis yang dilakukan oknum tersebut untuk mensabotase agenda-agenda besar partai. Hal ini dibuktikan dengan upaya nyata menggagalkan Mukernas I Tahun 2026 serta Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PPP se-Indonesia di Bali pada tahun 2026.
Selain itu, mereka juga secara sepihak melakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) secara sewenang-wenang di sejumlah DPW, seperti NTB, Bengkulu, dan Bangka Belitung (Babel).
Modus “Doa Bersama” Berkedok Curhat. Baru-baru ini, oknum tersebut sempat hadir di kantor DPP dengan dalih mengikuti agenda “Doa Bersama” memperingati Hari Santri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan acara tersebut justru dimanfaatkan untuk melampiaskan kekecewaan alias “curhat” terkait hasil Rakornas III PPP.
Padahal, Rakornas tersebut menghasilkan keputusan penting untuk merealisasikan rekomendasi DPW-DPW saat Mukernas I, pertimbangan Mahkamah Partai, serta menindaklanjuti usulan dari 38 DPW agar DPP bersikap tegas menonaktifkan pengurus pusat yang selama ini pasif dan tidak berkontribusi.
Desakan Eksekusi Amar Putusan Mahkamah Partai
Krisis internal ini turut diperparah oleh sikap oknum yang mengabaikan amar Putusan Mahkamah Partai Nomor 01/Tim-Int/DPP-PPP/2026 tertanggal 1 Mei 2016 (penyesuaian tahun merujuk dinamika SK terkait), yang secara jelas memutuskan untuk memberhentikan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta meminta agar segera diganti dengan kader yang loyal dan sesuai dengan peraturan internal partai.
Partai Butuh Kader Loyal”
Menanggapi situasi ini, Sekretaris DPW PPP Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, memberikan penguatan moral dan administratif atas sikap tegas yang diambil oleh Ketua DPW. Menurutnya, DPP PPP tidak boleh ragu-ragu dalam membersihkan jajaran kepengurusan dari elemen-elemen yang justru menjadi duri dalam daging.
”Kami di daerah bekerja keras membangun konsolidasi dan mendekatkan PPP kepada rakyat. Sangat disayangkan jika di tingkat pusat masih ada oknum yang justru sibuk bermanuver untuk menggagalkan agenda-agenda resmi partai, seperti Mukernas dan Bimtek di Bali kemarin. Keputusan Mahkamah Partai dan aspirasi 38 DPW harus segera dieksekusi demi kebaikan bersama,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.
DPW PPP Provinsi Gorontalo berharap DPP PPP segera mengambil langkah taktis dan strategis untuk merestrukturisasi kepengurusan pusat, demi memastikan roda organisasi berjalan solid menghadapi berbagai agenda politik ke depan.
