GORUT (RGNEWS.COM) – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, memanfaatkan momentum Rapat Paripurna DPRD untuk menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam penyampaiannya sebelum rapat ditutup, Windra menyoroti tiga sektor yang dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Di hadapan Bupati Gorontalo Utara, pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran OPD, Windra mengapresiasi semangat dan inovasi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang disebutnya masih berada di kisaran lebih dari 90 persen.
“Karena kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, maka pembangunan harus benar-benar diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar bagi masyarakat dan mampu memperkuat keuangan daerah,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Sektor kesehatan menjadi perhatian utama Windra. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat sehingga kualitas layanan di rumah sakit maupun puskesmas harus terus ditingkatkan.
Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap anggaran kesehatan dalam APBD Perubahan maupun penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Windra juga menilai sektor kesehatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Data yang disampaikannya menunjukkan bahwa pendapatan dari RSUD Zainal Umar Sidiki mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun, sementara puskesmas beserta dana kapitasi menyumbang sekitar Rp10 hingga Rp11 miliar.
Selain itu, Windra mendorong percepatan peningkatan status Rumah Sakit Tolinggula Melayani menjadi rumah sakit tipe D.
Menurutnya, peningkatan status tersebut akan membuka peluang pembiayaan yang lebih besar dari BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan, untuk memenuhi persyaratan peningkatan tipe rumah sakit, pemerintah perlu menyiapkan kebutuhan empat dokter spesialis serta penambahan 10 tempat tidur pasien.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan segera menyusun perencanaan kebutuhan anggaran agar target tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
Di bidang infrastruktur, Windra turut menyoroti kondisi Desa Dudepo, Kecamatan Pulau Anggrek.
Sebagai putra daerah setempat, ia mengaku bersyukur karena masyarakat kini telah menikmati aliran listrik setelah puluhan tahun menunggu. Namun menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti sampai di situ.
Ia meminta pemerintah daerah mulai menyusun perencanaan pembangunan jalan yang menghubungkan antar dusun di Dudepo.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan sekaligus mengurangi ketertinggalan wilayah.
“Kalau akses jalan antar dusun sudah terhubung, hasil pertanian maupun hasil laut masyarakat akan lebih mudah dipasarkan. Ini akan menjadi langkah nyata mengejar ketertinggalan Dudepo dibanding wilayah lain,” katanya.
Sorotan berikutnya disampaikan terkait penyertaan modal pemerintah daerah di Bank SulutGo.
Windra menilai investasi daerah di BSG merupakan aset yang harus terus diperkuat karena mampu memberikan keuntungan berupa dividen serta kontribusi program tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia mengungkapkan bahwa penyertaan modal daerah yang telah mencapai sekitar Rp24 miliar merupakan salah satu aset likuid yang dapat menjadi penyangga keuangan daerah apabila terjadi tekanan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Windra mempertanyakan belum adanya rencana penambahan penyertaan modal dalam dokumen KUPA-PPAS.
Menurutnya, dibanding membentuk badan usaha baru yang masih memiliki risiko pengelolaan, memperkuat investasi di BSG merupakan langkah yang lebih aman dan menguntungkan bagi daerah.
Menutup penyampaiannya, Windra berharap pemerintah daerah dan DPRD memiliki kesamaan pandangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Gorontalo Utara.
Ia menegaskan, setiap kebijakan yang diambil saat ini harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bahkan melampaui masa jabatan para pemimpin daerah. (*)












