GORONTALO (RGNEWS.COM) – Persoalan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), terus menjadi sorotan. Bahkan, saat Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Limboto Barat, Kecamatan Limboto Barat, Jum’at (27/2/2026), Kepala Sekolah SMA Negeri I Fitriani Kamali, membeberkan sejumlah permasalah.
Dihadapan Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Muslimin, Sekretaris Komisi IV Ghalib Lahidjun serta anggota Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan dr. Darsianti Tuna, kepsek menjelaskan SMA Negeri 1 Limboto Barat memiliki 40 guru PNS, 9 PPPK, serta sekitar 400 siswa. Namun pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut memunculkan sejumlah persoalan serius yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola program.
“Masalah utama terletak pada sistem distribusi makanan yang dipaketkan untuk beberapa hari, dari Senin hingga Rabu, sehingga makanan tidak lagi layak dikonsumsi saat diterima siswa. Selain itu, ditemukan kualitas makanan yang buruk, seperti buah tidak segar, kue kedaluwarsa, hingga telur yang tidak layak konsumsi,” ujar Fitriyani.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah distribusi pada jam yang sangat mengganggu aktivitas belajar siswa. “Bahkan pihak sekolah mengaku mendapat tekanan dari penyedia SPPG Padengo untuk menandatangani sekitar 400 bukti penerimaan meskipun tidak ada pengantaran pada hari tertentu sehingganya kepala sekolah menolak keras praktik tersebut,” tambah kepala seksi bidang kesiswaan.
Keluhan juga datang dari siswa yang menilai porsi makanan terlalu sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Meski program MBG dinilai membantu pemenuhan gizi, pihak sekolah menegaskan perlunya perbaikan mendasar pada sistem distribusi, kualitas makanan, serta mekanisme pengawasan.
Terkait hal ini, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan temuan ini menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, sekaligus memperkuat pengawasan agar program yang menyasar kebutuhan dasar siswa tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. ***
