GORONTALO (RGNEWS.COM) – Jajaran Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, menyayangkan ketidakhadiran Sekda Provinsi Gorontalo, pada rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, bersama dinas terkait dalam hal ini Dinas Kominfotik dan BKSDM Provinsi Gorontalo, membahas masalah anggaran KIP dan KPID serta tenaga outsourcing dilingkungan Pemprov Gorontalo.
Pasalnya, permasalahan KIP, KPID serta outsourcing ini sangat penting untuk segera dibahas agar bisa diputuskan apa tindaklanjutnya. “Meskipun saat ini Pak Sekda diwakilkan oleh ibu asisten I, namun kami sangat menyayangkan beliau sebagai ketua TAPD tidak hadir langsung. Terlebih lagi ini menyangkut anggaran ” kata anggota Komisi I Yeyen Sidiki dalam rapat, diruang Inogaluma, Selasa (13/1/2026).
Yeyen juga menyentil soal tenaga outsourcing dilingkungan pemprov yang upahnya berbeda ditiap OPD. “Kami ingin meminta penjelasan secara konkrit terkait keberadaan tenaga outsourcing dan upah yang mereka terima dibawah standar UMP bahkan ada potongan untuk pihak ketiga, nah ini yang harusnya dijawab langsung oleh pak Sekda, sehingga saya berharap kita bisa menjadwalkan pertemuan ulang dengan sekda,” harap aleg tiga periode ini. ***
