GORONTALO (RGNEWS.COM) – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta kepada instansi terkait dalam hal ini pihak Bandara Djalaludin untuk segera menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan milik keluarga Pang Moniaga, yang masuk didalam kawasan bandara. Gusnar bahkan memberi target kepada instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat sebelum tahun 2025 berakhir.
“Saya sudah mendengar tentang persoalan ini. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa terlambat. Kenapa begitu lama,” kata Gubernur Gusnar saat melakukan tatap muka bersama Keluarga Pang Moniaga yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, diaula Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo, Senin (15/12/2025).
Gubernur mengatakan bahwa hal ini jangan dibiarkan berlarut larut, karena menyangkut hak masyarakat dan juga kelanjutan pembangunan dikawasan bandara. Namun Gusnar juga meminta agar jika perlu ada kehati hatian dalam proses ganti rugi nanti.
“Ini termasuk kehati hatian untuk membayarnya. Dan itu memang demikian. PMK itu mengarahkan kita mengajukan PK, tapi mengajukan berarti harus ada bukti baru, dan kita tidak punya itu. Olehnya dipertemuan ini saya minta segera ditindaklanjuti dengan serius. Nanti masalah ini akan kami bahas bersama dirapat bersama Forkopimda,” tegas Gusnar.
Sementara itu, Ketua Komisi I Fadli Poha mengungkapkan terimakasih kepada Gubernur Gusnar, yang sudah meluangkan waktunya untuk menemui langsung keluarga Pang Moniaga, dimana permasalahan ini sudah lebih dari 5 kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun penyelesaiannya masib belum jelas. “Sehingga pada RDP terkahir pekan kemarin, kami Komisi I sepakat untuk segera menemui gubernur agat masalah ini tidak berlarut – larut,” ujarnya.
Senada dengan itu, Aleg Partai Golkar, Yeyen Sidiki berharap agar apa yang telah disepakati hari ini, bisa segera dilakukan percepatan penyelesaian, sehingga masalah yang sudah sejak 2012 ini diperjuangkan keluarga, segera selesai.
Hadir pula dalam kesempatan itu, aleg Komisi I Ramdan Liputo, asiste I Setdaprov, Kaban Keuangan, Karo Hukum, Inspektur, Dinas PU, Pihak Bandara Djalaludin dan keluarga Pang Moniaga. ***
