GORONTALO (RGNEWS.COM) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo akan memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan agar kebijakan daerah benar-benar efektif di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat harus menjadi orientasi utama ke depan. Hal ini diungkapkan Thomas, pada Rapat Paripurna HUT ke 25 Provinsi Gorontalo, Jumat (05/12/2025).
Dikatakan, sepanjang 2025, DPRD menerima 16 penyampaian aspirasi masyarakat dan memfasilitasi sekitar 50 kali rapat dengar pendapat. Banyak isu yang muncul dari masyarakat terkait tata ruang, akses layanan dasar, hingga dampak aktivitas industri yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik.
Menanggapi dinamika tersebut, dua panitia khusus (Pansus) dibentuk untuk menyelesaikan persoalan kelapa sawit dan pertambangan dua sektor yang sering kali memicu konflik kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga berpihak pada masyarakat,” tegas Thomas.
Seperti yang telah disampaikan gubernur tentang capaian pembangunan selama 25 tahun, tambahnya, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini. “Mudah-mudahan di momentum ulang tahun yang ke-25 ini akan makin menjadi tonggak awal pembangunan yang lebih pesat lagi menuju era emas Indonesia 2045. Dirgahayu Provinsi Gorontalo,” pungkasnya. ***
