GORONTALO (RGNEWS.COM) – Ratusan guru non database, melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (17/11/2025). Kedatangan guru SMA/SMK dan SLB adalah untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban, serta berharap diberikan kesempatan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian mereka yang sudah cukup lama.
Masa aksi diterima langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, Laode Haimudin dan jajaran Komisi IV. Perwakilan masa aksi menjelaskan bahwa 328 guru SMA/SMK/SLB tersebut telah terdaftar dalam Dapodik, telah mengabdi lebih dari 10 tahun, bahkan sebagian telah bersertifikasi, namun sama sekali tidak diusulkan dalam formasi tahap 1 maupun tahap 2 perekrutan P3K.
“Kami sudah melakukan semua tahapan, tetapi tetap tidak ada tindak lanjut. Dari pusat disampaikan bahwa daerah yang harus mengonfirmasi. Tetapi Provinsi Gorontalo tidak mengusulkan kami sejak awal. Itulah sebabnya kami menilai ini adalah kesalahan pemerintah,” ujar mereka.
Koordinator aksi, Ramli Poloso, menegaskan bahwa para guru hadir di DPRD untuk meminta lembaga legislatif menjadi jembatan sekaligus penekan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian. Mereka juga mempertanyakan absennya Gubernur ketika massa aksi sebelumnya mendatangi kantor gubernuran.
“Guru-guru ini sudah mengabdi puluhan tahun, mencerdaskan generasi bangsa. Tetapi hingga sekarang belum ada kejelasan status. Kami meminta DPRD memastikan Gubernur mengambil sikap atas persoalan ini,” tegas Ramli.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Ghalib Lahidjun yang ikut menerima aksi demo tersebut mengungkapkan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah alarm kebijakan yang menandakan perlunya evaluasi serius terhadap proses pengusulan formasi P3K oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Kalau ada 328 guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun, punya sertifikasi, terdaftar di Dapodik, tapi tidak diusulkan dalam formasi P3K, berarti ada yang salah. Ini bukan keluhan biasa ini alarm bagi pemerintah,” tegas Ghalib.
Ghalib menilai para guru telah menunjukkan iktikad baik dengan menempuh seluruh jalur audiensi dan prosedur formal, namun tetap tidak memperoleh kepastian. Hal ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya respons pemerintah terhadap kebutuhan tenaga pendidik.
Terkait hal itu, Gubernur Gusnar dihadapan masa aksi berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Gubernur akan segera menkoordinasikan dengan dinas dan instansi terkait untuk melihat peluang apakah bisa diakomodir atau ada langkah lain yang bisa dilakukan agar tidak merugikan para guru non database ini. ***
