GORUT (RGNEWS.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2029.
Beberapa masukan penting DPRD sebagaimana disampaikan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu yang hadir pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, Kamis (24/7).
Dorong Peningkatan Fiskal
Windra mengaku, pihaknya memberi penekanan kepada pemerintah daerah upaya peningkatan fiskal daerah.
“Bagaimana kemampuan daerah untuk mendatangkan PAD dari objek-objek yang sudah menjadi sasaran dari pada OPD pengampu, kita ketahui bersama ada 12 OPD pengampu PAD,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Keadilan Sejahtera itu.
Oleh karena itu, DPRD kata Windra menunggu realisasi konsep berpadu yang menjadi bagian dari program pemerintahan Thariq – Nurjana untuk mendorong peningkatan kemampuan fiskal daerah.
Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Pihaknya juga lanjut Windra memberi penekanan mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam beberapa tahun terakhir marak terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
“Hal itu telah diterjemahkan dalam program surga kasih sayang. Program yang berbasis keluarga. Kita juga menunggu realisasi dari program ini,” tukasnya.
Hapus Stigma Negatif Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
“Kami juga menekankan pemerintah daerah agar bisa duduk bersama mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD.
Karena kata Windra, sejatinya pokok pikiran DPRD itu bersumber dari rakyat, bukan kepentingan anggota DPRD.
“Ada stigma negatif bahwa pokir DPRD itu adalah kepentingan DPRD. Nah, ini yang perlu dinetralisir. Pemerintah daerah juga harus menyampaikan bahwa pokir DPRD itu sama dengan program Bupati untuk masyarakat. Ada kesepahaman di sini, sehingga bisa berkolaborasi antara kebijakan politik DPRD dengan visi misi bupati yang terpilih,” jelasnya.
Penting Komunikasi dengan DPRD Bahas Program Prioritas Pemerintah Daerah
DPRD juga menstretching soal strategi prioritas atau program prioritas pemerintah daerah.
“Ini harus dikomunikasikan baik dengan DPRD, karena yang menjadi prioritas pemerintah daerah bisa jadi tidak menjadi prioritas anggota DPRD, karena berbagai macam kepentingan, sehingga di RPJMD ini yang akan menyatukan itu,” terang Windra.
Lebih lanjut kata Windra, terhadap hal tersebut, tentu tidak boleh hanya melalui pertemuan formal.
“Pemerintah daerah harus ada pertemuan-pertemuan khusus dengan para pimpinan politik dan anggota-anggota DPRD di Gorontalo Utara yang ada 25,” kata Windra.
“Dan alhamdulillah itu disahuti oleh Bupati, beliau sangat apresiasi itu demi perbaikan pelaksanaan pemerintahan di Gorontalo Utara,” tambahnya. (*)
