GORONTALO (RGNEWS.COM) – Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Provinsi Gorontalo tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang bervariasi, dengan beberapa indikator mencapai persentase tinggi dan beberapa lainnya memerlukan perhatian khusus.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2024, Yeyen Sidiki mengungkapkan dari data yang tertuang di LKPJ Gubernur, Untuk pembiayaan SPM pendidikan Provinsi Gorontalo tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 162.081.837.881 atau 22,88 persen dari total keseluruhan anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 561.203.081,351.
Dijelaskan, anggaran SPM ini sebagian besar dialokasikan untuk pengelolaan BOS sekolah yaitu sejumlah 61,48 persen. “Namun berdasarkan data, belum tercapaianya target 100 persen untuk SPM pendidikan ini disebabkan oleh rendahnya capaian SPM pendidikan menengah yaitu sebesar 84,05 persen. Sementara capaian SPM untuk pendidikan khusus mencapai 92,60 persen,” tambahnya.
Sebaliknya pada aspek layanan mutu, capaian SPM untuk pendidikan menengah mencapai 71 persen, lebih tinggi dari capaian mutu layanan untuk pendidikan khusus yang hanya sebesar 63,0 persen. Sedangkan untuk SMK sebesar 71,22 persen. Bila dilihat, pada satuan pendidikan menengah, capaian SMA lebih baik dari pada SMK yaitu 723. Indikator mutu layanan SPM untuk SMA terdapat sebanyak 13 indikator dan untuk SMK sebanyak 15 indikator dimana ada penambahan indikator tingkat penyerapan lulusan SMK dan indikator kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA dan SMK adalah sebesar 70,59 persen.
Untuk Indikator kemampuan literasi dan numerasi, capaian SMA lebih baik dibandingkan SMK. Demikian pula dengan indeks Iklim keamanan dan indeks kebhinekaan. Kecukupan formasi guru untuk kelompok SMA telah mencapai 100 persen namun SMK baru sebesar 54 persen.
Untuk dua indikator tambahan kelompok SMK, menunjukkan capaian untuk indikator tingkat penyerapan kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK yang baru mencapai 75.55 %. Hal yang relative sama juga terlihat pada capaian indikator kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK baru mencapai 73.16%
“Dari data yang ada ternyata salah satu permasalahan utama yang terungkap adalah kurangnya formasi guru di SMK yang baru mencapai 54 persen. Tentu saja kekurangan tenaga pengajar ini berimbas pada kualitas pendidikan SMK yang masih perlu ditingkatkan. Jadi solusiainya untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK, pemerintah perlu menambah jumlah guru. Dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis industri,” pungkasnya.
