Editor : Sahril Rasid
GORONTALO (RGNEWS.COM)—DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati membentuk Panitia khusus (Pansus) terkait polemic kemitraan dan pengelolaan lahan antara Masyarakat dengan investor di Provinsi Gorontalo.
Pembentukan pansus ini serta merta disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo melalui rapat paripurna yang berlangsung Senin (17/03/2025) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Thomas Mopili didampingi wakil Ketua La Ode Haimudin dihadiri seluruh fraksi.
Prinsipnya seluruh fraksi dalam pandangannya pentingnya keberadaan investor disektor Perkebunan tersebut.
Karena secara langsung dan tidak langsung investor sawit yanga berada di Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato ini memberikan dampak ekonomi positif, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan.
Namun demikian, dalam praktek dilapangan keberadaan investor sawit belum mematuhi sejumlah kesepaktan kesepakatan dengan Masyarakat sebagai mitra plasma pengembangan sawit di daerah tersebut.
Hal ini membuat polemic antara Masyarakat plasma dengan pihak Perusahaan sawit. Polemik ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dikuatirkan bisa berdampak pada stabillitas daerah.
“ Kami sangat mendukung keberadaan investor disektor Perkebunan dan pertanian khususnya sawit. Selain mendorong ekonomi Gorontalo, juga memberikan dampak dibidang tenaga kerja, dan pemberdayaan Masyarakat,’ kata Umar Karim yang dipercayakan sebagai juru bicara fraksi Nasdem
Tapi disatu sisi, keberadaaan perusahaan kelapa sawit jangan sampai merugikan rakyat khususnya petani sawit yang menjadi mitra dari Perusahaan.
“ Sesuai data yang kami miliki masyarakat mengeluh dirugikan terkait Kerjasama, disatu sisi lahan warga sebagai plasma yang tidak mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan, ujar Umar Karim
Disatu sisi Perusahaan sawit belum memberikan kontribusi lebih luas ke daerah mengigat luas lahan yang di Kelola masih tergolong kecil.
“ Banyak laporan masuk ke komisi I dan ini kami tindaklanjuti. Dengan terbentuknya Pansus diharapkan agar nantinya persoalan lahan, dan komitmen antara Masyarakat petani plasma dengan pihak Perusahaan akan terlesesaikan, “ ujar Umar Karim.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar Iwayan Sudiarta.
Fraksi Golkar setuju dengan pembentukan pansus ini, dengan catatan pansus bisa menyelesaikan dan mempertemukan antara kepentingan Perusahaan dan kepentingan Masyarakat sehingga kehadiran investor bisa menjadikan kekuatan ekonomi di Gorontalo namun disatu sisi masayarakat petani dan pemilik lahan mendapatkan keuntungan yang adil,: ujar Iwayan dalam pandangan fraksi kemarin. *****
