Gorontalo (RGNews.com) – Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Bone Bolango, Yeyen Septiani Sidiki menggelar reses di daerah pemilihan II Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango, Rabu (12/02/2025).
Reses kali ini juga menghadirkan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, untuk memberikan informasi terkait pelayanan hukum yang ada di provinsi Gorontalo, khususnya yang menjadi tugas dan kewenangan Kanwil Kemenkum Gorontalo.
Sebagai salah satu srikandi Partai Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen kuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pemberian informasi terkait hukum seperti yang dilakukan hari ini.
Reses ini menjadi wujud nyata dari komitmen Yeyen Sidiki dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memperjuangkan solusi konkret di tingkat legislatif. Yeyen berharap aspirasi-aspirasi ini dapat segera direalisasikan melalui program-program pemerintah yang diusulkan dalam Pokir DPRD. “Kami akan berupaya maksimal untuk menyelaraskan aspirasi ini dengan program pembangunan yang ada, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar Butar diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mananga P. Biantong dalam kesempatannya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan keberadaan Kanwil Kemenkum Gorontalo.
Mananga menjelaskan bahwa dalam masa pemerintahan baru, presiden Prabowo Subianto, Kemenkumham telah bertransformasi menjadi empat Kementerian yaitu satu kemenko dan tiga lainnya menjadi kementerian, sehingga hal ini berdampak pada perubahan struktur nomenklatur di daerah yaitu Kanwil Kemenkumham Gorontalo saat ini telah berubah nama menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.
Kabid Pelayanan KI menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Gorontalo telah menyusun perjanjian kinerja yang menjadi target program pada tahun 2025, antara lain : 1. Pelaksanaan layanan kenotariatan; 2. Penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual; 3. Pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual; 4 Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah; 5 Layanan bantuan hukum; dan 6 Pembentukan desa sadar hukum.
