- Editor : Sahril Rasid
- Kontributor : Mei Dama,Hisyam
GORONTALO (RG.COM)— Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan tidak melarang honorer untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2024 ini.
dan andaikan gagal dalam tes CPNS. honorer yang sudah tercatat di database tetap berpotensi dialihkan menjadi PPPK dimasa akan datang.
Yang dilarang tersebut adalah mereka yang telah terangkat sebagai PPPK yang belum satu tahun masa kerjanya.
“Jadi honorer yang sudah terdata di database boleh ikut tes CPNS. Kecuali bagi PPPK yang belum satu tahun menjalani masa perjanjian kerja tidak akan memenuhi syarat,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Derah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinoyo.
Lalu bagaimana dengan PPPK yang sudah melebihi satu tahun masa kerjanya ?
“ PPPK yang sudah satu tahun masa perjanjian kerja harus seizin Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Izinnya melalui SIASN,” kata Zukri ketika dikonfirmasi, Rabu (28/8/2024) kemarin.
Dengan demikian, maka jelas sudah terkait dengan keinginan para honorer yang ingin mengikuti tes CPNS tapi isu yang beredar sudah tidak bisa lagi terangkat menjadi PPPK dimasa akan datang.
Sayangnya, untuk penerimaan CPNS untuk tahun 2024 ini pemerintah Provinsi Gorontalo belum membuka lowongan untuk CPNS maupun PPPK.
“ Untuk tahun ini Pemprov Gorontalo tidak membuka seleksi CPNS maupun PPPK. Hal itu setelah memperhatikan kondisi fiskal pemerintah provinsi,” ujar Zukri Suratinoyo.
“Belanja pegawai kita sudah hampir 50 persen sekarang, sementara kan ketentuan undang undang itu tahun 2027 dipatok 30 persen. Nah ini yang harus kita perhatikan,” imbuhnya.
Demikian pula soal pengangkatan honorer daerah yang sudah masuk database BKN. Pihaknya belum ingin berkomentar banyak, karena ini harus menunggu aturan atau petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
“Honorer di Pemrov Gorontalo itu kan sekarang ada sekitar 3000-an. Itu angka yang banyak. Kalau otomatis diangkat jadi PPPK tentu akan berdampak pada gaji dan TPP yang menjadi beban APBD. Makanya kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” kata Zukri *****
