Gorontalo Utara

Komnas HAM RI Turun Investigasi 4 Kasus Kekerasan Seksual di Gorontalo Utara

434
×

Komnas HAM RI Turun Investigasi 4 Kasus Kekerasan Seksual di Gorontalo Utara

Sebarkan artikel ini
Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan saat diwawancarai wartawan rakyatgorontalo.Com) photo dok
  • Editor   : Sahril Rasid
  • Penulis  : Indra Bakari

GORONTALO UTARA (RG.COM) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mengusut laporan adanya tindak kekerasan seksual di Gorontalo Utara.

Sesuai data Komnas HAM RI kurang lebih ada 4 kasus serius kekerasan seksual yang terjadi, dan akan di usut Komnas HAM RI.

Ini terungkap Tim Komnas HAM RI Hari Kurniawan melakukan Audince dengan pemerintah Gorontalo Utara Kamis (30/05/2023) kemarin.

“ Kasus kekerasan seksual di Gorontalo cukup tinggi, termasuk di Gorontalo Utarea yagn sifatnya darurat. Inilah kenapa kami turun di Provinsi Gorontalo,khususnya di Gorontalo Utara,’ tegas komisioner pengaduan Hari Kurniawan say melakukan audience dengan pemerintah daerah.

Dijelaskan olehnya, pembahasan  terkait  erat dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara yang hingga saat ini belum terproses dengan baik maupun tertangani maksimal di pihak penegak hukum.

Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI Hari Kurniawan mengaku pada dasarnya kunjungan tersebut dalam rangka sinergi antara Komnas HAM dengan stakeholder untuk percepatan pengaduan.

“Jadi, sebenarnya tidak hanya ketemu dengan Pemkab Gorontalo Utara, kemarin (29/05) kita ketemu dengan Gubernur Gorontalo, terkait jumlah aduan yang ada di Gorontalo dan bagaimana penyelesaian-penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan pemerintah provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota,” tutur Hari Kurniawan.

Ia menjelaskan, alasan pihaknya memilih berkunjung ke Kabupaten Gorontalo Utara selain di Pemprov Gorontalo, karena memang pihaknya melihat ada angka pengaduan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Bagi kami, ini cukup tinggi ya. Yang mengadu ke kami kemarin datang empat orang, empat kasus ya, termasuk yang di Tolinggula. Ini yang kemudian kami melihat harus ditindaklanjuti. Ini darurat. Nah, kedaruratan inilah yang menyebabkan kami harus ketemu dengan Pemkab Gorontalo Utara,” beber alumnus S1 Fakultas Universitas Brawijaya itu.

Makanya, pihaknya mengingatkan kepada pemerintah daerah setempat untuk membuat Perda tentang Disabilitas dan juga Perda tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Karena ini sangat penting, maka tidak ada lagi perempuan-perempuan yang jadi korban kekerasan seksual di sini (Gorontalo Utara) kan gitu,” jelasnya.

Tentu pihaknya sangat konsen terhadap 4 kasus pelanggaran HAM di Gorut kaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Mandat dari Komnas HAM salah satunya adalah Undang-Undang TPKS, untuk melakukan pemantauan di undang-undang itu. Jadi, kita akan mengawal sampai di mana gitu proses ini berlangsung,” sebut Hari.

Keempat kasus TPKS di Gorontalo Utara yang tengah ditindaklanjuti Komnas HAM disebut Hari korbannya diantaranya melibatkan anak di bawah umur, termasuk disabilitas mental.

“Kami akan kawal proses itu. Kalau memang ada hambatan di kepolisian, maka kami akan menelepon Kompolnas untuk segera menindaklanjuti itu,” tegasnya.

Karena lanjut Hari, pihaknya di Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Kompolnas kemudian KPAI itu sudah berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara bersama terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai mandat di Undang-Undang TPKS.

“Dan kita bisa turun bareng untuk melakukan pemantauan di kasus-kasus itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” ujar Hari.

Hanya memang, Hari menjelaskan, kalau ada upaya penyelidikan, maka yang bisa melakukan hanya Komnas HAM, karena empat lembaga lainnya tidak punya wewenang untuk melakukan penyelidikan.

“Makanya, kami punya wewenang itu sehingga kami mengumpulkan bahan awal ini, kalau memang ini diperlukan penyelidikan, maka Komnas HAM akan menindaklanjuti melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan,” tukasnya.

Ia pun mengaku keempat kasus tersebut masuk dalam aduan Komnas HAM nanti setelah pihaknya tiba di Gorontalo.

“Ya barusan masuk. Semalam (29/05) ketemu korban. Jadi ini harus kita kawal. Tapi, Ibu Pj Bupati sangat berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini mendampingi agar tuntas. Tinggal nanti bagaimana komitmen dan langkah baik kepolisian. Jangan sampai ada RJ ya, Restorative Justice bagi pelaku dan korban kekerasan,” pungkas Hari Kurniawan. *****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *