- Editor : Sahril Rasid
- Penulis : Indra Bakari
GORONTALO UTARA (RG.COM) –Rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap ,
Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Gorontalo 2024 menjadi ajang penilaian atas kondisi ekonomi dan pemerintah Gorontalo Utara.
Ironisnya penilaian atas kinerja bupati datang dari partainya sendiri fraksi Golkar. Seperti diketahui, Thariq Modanggu sendiri merupakan ketua DPD II Golkar Gorontalo Utara.
“Kondisi saat ini secara politik merugikan kita semua, sehingga kami Fraksi Golkar menghimbau kepada Bupati, untuk tetap berenergi dan tetap semangat. terbuka terhadap kondisi daerah yang ada,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Gorontalo Utara
Dikatakan Lukman Diko, masalah keuangan di daerah, diakuinya adalah kasus yang hampir sama di semua daerah di Indonesia.
Akan tetapi, kondisi di Gorontalo Utara dinilainya terburuk dari daerah yang lain
“Sehingga kami meminta kepada pak bupati mengevaluasi spesifik dinas yang ada. Apakah mampu tidak mengelola daerah ini mampu tidak membantu kepala daerah dan menjadi perpanjangan tangan,” tegasnya.
Lukum mengatakan, pihaknya khawatir dengan kondisi daerah.
Bahkan, kunjungan salah seorang Dirjen dari Kementerian Sosial saja tidak bisa difasilitasi.
“Itu tidak difasilitasi oleh Gorontalo Utara, sampai ke Kecamatan Sumalata kami mendampingi. Saya telepon dinas terkait, katanya tidak punya mobil. Ini sangat luar biasa jawaban dari dinas terkait, menyampaikan kok dirjen tidak punya kendaraan untuk memfasilitasi mereka,” dengan nada kesal dan kecewa.
Menurutnya, hal ini sangat memalukan. Fraksi Partai Golkar pun memohon dan meminta bupati untuk mengevaluasi OPD.
“Kalau memang tidak lagi serius dan semangat mengundurkan diri saja tetapi kalau tidak mau Bupati harus ambil sikap,” tandasnya.
Suasana rapat, rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Gorut tahun anggaran 2024, berlangsung Selasa (25/7) kemarin.
“Kami melihat paripurna kali ini seakan-akan tak bersemangat, menyampaikan setuju saja seperti rahang teman-teman (anggota DPRD) tidak mau dibuka,” kata Lukum.
Dan dari semua wajah yang hadir saat paripurna, Lukum menilai tidak seceria sebelum-sebelumnya.
“Termasuk semangat Pak Bupati juga agak menurun. Tentu kami Fraksi Golkar mengamati perjalanan Gorontalo Utara di akhir-akhir ini,” imbuhnya.
“Kami sedikit menyampaikan Pak Bupati, mungkin ini salah satu bagian dari pada isu yang berkembang sekarang, ASN dan Anggota DPRD tidak mendapatkan gaji. Mau benar atau tidak, ini isu yang telah berkembang,” sambung Lukum.
Lanjut kata Lukum, isu berikutnya yang juga lagi trend sekarang adalah PTT yang dirumahkan.
“Tentu walaupun ini adalah berita dari pada kementerian besar, namun dampak dari segala ini adalah beban daerah,” tukasnya. Oleh karena itu, pada kesempatan itu, Lukum atas nama Fraksi Partai Golkar mendorong Bupati Gorut, Thariq Modanggu selaku kepala daerah untuk mengevaluasi kaitan dengan isu soal gaji ASN dan PTT yang terancam tidak dibayarkan.
Ironisnya aleg Golkar ini meminta agar kondisi ini tidak dipublikasikan ke media, karena dianggap rahasia negara.
“Jika ini benar, ini kami mengimbau untuk tidak dipublikasikan secara luas, karena ini rahasia negara, rahasia daerah juga, bagaimana kita bisa atur agar tidak bisa keluar dari daerah blok plan ini,” ujar Aleg Dapil Anggrek – Monano itu.
Selanjutnya, Lukum mempertanyakan sikap Bupati Thariq soal semangat kepemimpinan yang ditunjukkan setelah dilantik, tapi saat ini tak lagi terlihat.
“Kami rindu dengan sosok Thariq Modanggu, setelah dilantik menjadi Bupati itu, tensinya luar biasa. Datang ke semua OPD, kemudian setiap minggu ada apel, kendaraan operasional dievaluasi semua OPD, tetapi hari ini kami tidak temukan lagi seorang Bupati Thariq Modanggu,” tutur Lukum. *****
