Matran : Kami Harap Ada Kebijakan Turunkan Nilai Ambang Batas
GORUT (RG.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) melalui Komisi 1 menyoroti hasil seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorut.
Pasalnya, sebagian besar dari kurang lebih 900-an pelamar yang mengikuti seleksi tersebut dinyatakan tidak lulus, karena tak memenuhi nilai ambang batas (passing grade).
Dari 211 kuota yang disiapkan, hanya 76 pelamar yang memenuhi passing grade. Bahkan, hanya 67 pelamar yang kemudian dinyatakan lulus.
“Yang lulus itu, setelah dilakukan pemeringkatan terhadap mereka yang memenuhi nilai passing grade. Misalnya, dalam satu instansi hanya membutuhkan dua formasi, tapi yang penuhi passing grade ada tiga orang, sehingga dilakukan pemeringkatan untuk menentukan dua terbaik,” ungkap Wakil Ketua Komisi 1, Matran Lasunte, setelah berkoordinasi dengan pihak BKPP Kabupaten Gorut.
Terhadap kondisi tersebut, menurut Matran perlu ada beberapa skema yang disiapkan.
“Yang pertama, pasti ada seleksi kembali dengan jabatan-jabatan yang masih belum terisi,” ujarnya.
Pihaknya berharap, ada kebijakan terkait nilai ambang batas.
“Dan ketika ada rekrutmen, maka mereka yang sudah pernah melamar tapi tidak mencapai nilai ambang batas, diprioritaskan,” tukasnya.
Untuk skema lainnya, Matran mengatakan akan coba mereka gali di daerah-daerah lain yang juga sebagian besar pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas.
Oleh karena itu, ke depan, pihaknya berharap, pemerintah pusat, menyerahkan sepenuhnya rekrutmen PPPK ataupun CPNS ke daerah.
“Jadi, dari proses rekrutmen sampai dengan keputusan ada di daerah. Itu perlu dilakukan, karena kondisi setiap daerah tidak sama, baik soal kebutuhan hingga ketersediaan SDM, berbeda,” jelas Matran. (RG-56)
