Soal Pemanfaatan Anggaran PPPK Tak Terserap Maksimal
GORUT (RG.COM) – Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran menyarankan pemerintah daerah setempat menyurat ke Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan anggaran PPPK yang tidak terserap maksimal.
“Memang Dana Alokasi Khusus (DAK) kita (Gorut) tahun ini kurang lebih Rp 393 miliar. Nah, ada kenaikan kurang lebih Rp 15 miliar dari tahun sebelumnya,” imbuh Roni.
Ia menyebut, hanya memang pemberlakuan DAU sudah ada peruntukan (merek) di beberapa OPD, terkait pemenuhan regulasi.
Seperti untuk pendidikan sebesar kurang lebih Rp 49 miliar atau 20 persen. Demikian juga kesehatan sebesar Rp 42 miliar atau 10 persen.
Selanjutnya Rp 21 miliar untuk Pekerjaan Umum dan Rp 62 miliar diperuntukan untuk PPPK.
“Ini yang lagi serius dibahas, karena Rp 62 miliar ini harus mengcover 1.500 PPPK. Kita rapat tadi, kita mengecek yang tercover itu hanya lebih kurang 1014 orang PPPK,” ungkapnya.
“Kalau 1.014 orang, itu hanya menyerap anggaran kurang lebih Rp 40 miliar. Maka, ada Rp 22 miliar yang tidak terserap oleh PPPK,” jelas Roni.
Sehingga kata Roni, anggaran yang bermerek seperti itu, tidak akan turun, kecuali sesuai peruntukannya.
“Nah, sekarang kan anggaran PPPK hanya berhasil menyerap 1.014 orang. Maka, saya usul kepada TAPD, agar pemerintah daerah membuat surat ke Kementerian Keuangan, untuk merek dari PPPK yang tadinya Rp 62 miliar itu diubah ke Rp 40 miliar,” terangnya.
Sehingga lanjut kata dia, sisanya Rp 22 miliar akan ditransfer ke daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi defisit kurang lebih Rp 38 miliar.
“Nah, defisit itu yang di perubahan ini akan dirasionalisasi di setiap program kegiatan di OPD-OPD, makanya kalau sisa Rp 22 miliar dari anggaran PPPK itu berhasil dipindahkan peruntukannya, maka akan mengurangi beban defisit,” tandasnya. (RG-56)
