GORUT (RAGORO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sesalkan ketidakhadiran unsur Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aduan mengenai laporan pemilihan kepala Desa Windu, Senin (16/1) kemarin.
Pasalnya, undangan terkait RDPU tersebut telah dilayangkan pekan lalu, setelah DPRD melalui Komisi I menggelar RDPU tahap 1 dengan menghadirkan pihak pengadu atau penggugat.
“PPK tidak hadir, karena ketua PPK-nya dalam keadaan sakit, sementara wakil ketua PPK sedang berada di tugas lain,” ungkap Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte kepada awak media usai RDPU tersebut.
Sehingga meski dalam RDPU kemarin para pihak yang hadir, diantaranya penggugat dan panitia pemilihan desa telah memberikan keterangan. Namun, belum ada rekomendasi yang diterbitkan.
“Dan memang Komisi I itu akan terus melakukan pendalaman karena memang laporan tersebut berkaitan dengan pada ujungnya bupati tidak melantik kepala desa terpilih,” tegas Matran.
Untuk itu, Komisi I masih akan mengagendakan RDPU terakhir dengan kembali mengundang pihak PPK sebelum menerbitkan rekomendasi.
“Rapat tersebut masih akan dikonsultasikan dengan pimpinan dulu. Karena memang ini harus dilaksanakan dan wajib dihadiri semua pihak, terlebih PPK, agar persoalan ini segera menemui titik terang penyelesaian,” ujarnya.
“Karena kita ingin mendengar klarifikasi dari PPK terkait dengan SK yang diduga melanggar Perda Nomor 2 tahun 2018,” pungkas Matran. (RG-56)
