GORUT (RAGORO) – Tak mampu lagi menahan kesabarannya, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Lukum Diko naik pitam soal normalisasi sungai tak direalisasi.
Ketua Fraksi Partai Golkar itu kecewa, karena hingga saat ini aspirasi terhadap normalisasi Sungai di wilayah Kecamatan Anggrek – Monano tak kunjung direalisasi.
Lukum sangat marah setelah mendengar tambahan penjelasan Bupati Gorut, Thariq Modanggu yang menanggapi poin dari pandangan Fraksi Partai Golkar tentang permasalahan normalisasi sungai yang ada di wilayah tersebut.
Lukum mengaku dirinya sudah bosan berbicara soal normalisasi sungai. Terlebih masyarakat yang merasakan dampak dari belum adanya normalisasi.
Yang membuat Lukum marah, pada saat nota pengantar, tahun 2022 akan ada normalisasi Sungai Tolango sebesar Rp 170 juta. Namun pada kenyataannya belum juga dilaksanakan pekerjaan.
“Makanya cek di OPD jangan sampai bupati dibohongi. Hari ini paparkan kalau ada, itu tidak ada bohong!. Makanya, saya minta cek kembali, tolong dievaluasi OPD-nya,” pinta Lukum.
Ia mengakui memang benar penyampaian Bupati soal Mutual Check nol (MC 0%) dan persiapan alat yang telah dilakukan. Hanya saja, sampai dengan hari ini masih menunggu surat izin pinjam pakai dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo.
“Tapi tolong dicek apakah ini dilakukan atau tidak, saya hampir sebulan dengan pemerintah provinsi, mempertanyakan hal ini. Apa jawaban provinsi, itu tidak pernah diurus, kita tunggu tidak ada,” kata Lukum dengan nada tinggi.
Pada dasarnya kata Lukum, Fraksi Partai Golkar mendukung program pemerintah daerah, namun ia mengingatkan jangan sampai gagal dalam mengakhiri masa jabatan.
“Makanya saya bilang bohong, saya keras, karena saya kecewa, saya tidak mau di akhir masa jabatan bupati di 2023 itu gagal,” tandasnya. (RG-56)
