GORONTALO (RAGORO)–Peran perempuan dikancah politik menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Pasalnya sejauh ini keterlibatan perempuan masih terbilang sedikit.
Tak heran dalam aturan kepengurusan partai, salah satu yang dipersyaratkan adalah memperhatikan keterwakilan perempuan.
Inilah salah satu upaya mendorong partai politik mengajak dan memberdayakan perempuan. Namun tidak sedikit partai yang kesulitan merekrut kader perempuan.
Inilah sisi menarik ketika KPU Kabupaten Gorontalo melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Calon Peserta Pemilu 2024.
” Memang salah satu yang kami Verifikasi faktual adalah keterwakilan 30 persen perempuan di tingkat pengurus partai. Di tingkat pusat ini menjadi wajib.
Tapi untuk tingkat kabupaten,bahasa undang undang mengakomodir keterwakilan perempuan.’ ujar Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Rasyid Saiyu saat diwawancarai Harian Rakyat Gorontalo Minggu 16/10 kemarin.
Tim verifikator KPU dan Bawaslu Minggu kemarin turun lapangan, ke kantor sekretariat DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI),dan Partai Kebangkitan Bangsa
Tim Verifikator diterima oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gorontalo Sarton Usman, Sekretaris Selvi Yunus, dan bendahara Endang Yunus beserta jajaran pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gorontalo.
Sedangkan tim verifikator Bawaslu Kabupaten Gorontalo Rahmawaty M. Sulaiman, pejabat eselon 4 beserta tim verfak KPU Kabupaten Gorontalo.
” Verfak kali ini ada mendata struktur kepengurusan, sekretariat termasuk peralatan kantor. dan status kantor, apakah dibagun sendiri, kontrak, atau pinjam pakai. Tentunya jika pinjam pakau atau kontrak se berapa lama. dalam syaratnya adalah minimal sampai selesai pemilu 2024 nanti” tegasnya.
Disentil soal kepengurusan yang berganti ? ” Sepanjang administrasi pergantian itu mampu diperlihatkan. maka kami akan mendatanya,” kata Rasyid Saiyu. Tapi jika ternyata tidak ada adminisrasi resminya, misalnya dinyatakan undur diri, tapi tidak disertai dengan surat pengundiran resmi. Maka kami tidak bisa mendatanya.
” Apa yang kami mau data jika tidak disertai dengan surat resmi” kata Rasyid Saiyu. Tapi untuk dua partai ini dari pendataan yang ada, terdata dengan baik. Tentunya kami berharap, partai politik yang diverifikasi agar menyiapkan seluruh persyaratan agar verfak ini berjalan lancar. (riel/rg}
