GORONTALO (RAGORO) – Siang kemarin, dari ruang Komisi I sampai Komisi III Deprov ramai membicarakan soal kinerja Penjagub yang menurut para Aleg dari semua partai, masa jabatan Hamka Hendra Noer tidak perlu lagi diperpanjang.
Di ruang Komisi I ada AW Talib dari PPP, ada Fikram dan Meyke dari Golkar, ada Yuriko dari Nasdem, ada Hidayat Bouti dari Demokrat, ada Irwan Mamesa dari PKS, dan Ance Robot dari PDIP. Semua Aleg ini senada untuk meminta ke Presiden agar tidak lagi memperpanjang masa jabatan Hendra Noer.
Ketua Komisi 1 Deprov, AW Talib mengingatkan Penjagub agar pembahasan APBD Gorontalo 2023 jangan sampai tidak berlangsung mulus, dan kalau itu terjadi, maka inilah kegagalan Penjagub. Ditanya bagaimana kalau Eksekutif menggunakan APBD Mini?
mantan Aleg DPR RI itu tersenyum lalu dengan tegas mengatakan, kalau itu yang dilakukan pihak Pemprov, itu artinya Penjagub gagal. Dalam pembahasan APBD baik di Komisi maupun di Banggar, semua sudah disepakati, tetapi belakangan banyak program dari Pokir ternyata tidak masuk.
Mantan Sekkot itu menyebut soal Islamic Center, beasiswa, program kemiskinan, dan lainya tidak muncul lagi alias dihilangkan, ada apa? AW juga mengingatkan waktunya sudah sangat mendesak karenanya persoalan tarik menarik ini harus segera diselesaikan. Sementara itu di ruang Komisi III ada Erwin Ismail dari Demokrat, ada Thomas dari Golkar, Haji Ismail Alulu dari PAN, dan Sulyanto Pateda dari Gerindra.
Menurut Haji Alulu, mestinya Penjagub harus peka, setidaknya dia harus cari tahu mengapa Rapat Paripurna tidak Korum. Dia juga menyoroti soal Penjagub yang banyak berada di luar daerah, padahal waktu tugasnya di Gorontalo sangat singkat.
Sementara Thomas Moopili menambahkan, karena kepentingan rakyat di atas segalanya, rapat yang tidak korum itu terpaksa disiasati sedemikian rupa agar Gorontalo tidak kehilangan Rp. 31 M, karena dana ini diberikan pada daerah yang tercepat menyelesaikan KUS PPAS.
“solusi populi suprema Lex, keselamatan dan kepentingan rakyat di atas segala-galanya,” katanya. Thomas juga merasa perlu mengingatkan Penjagub untuk meneliti mengapa bisa ada persoalan pada APBD, dimana letak kesalahannya, jangan sampai ada kesalahan yang sengaja dibuat dari bawah.
“lalu kesalahan itu ditimpakan pada DPRD, alasannya kami yang lambat,” timpal Sulyanto Pateda. (LaAwal-46)
