GORUT (RAGORO) – Dengan telah beralihnya sistem keuangan pemerintah daerah dari SIMDA ke SIPD, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbilang lebih leluasa dalam pelaksanaan program.
Namun, srikandi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Ariaty Polapa mengatakan, bukan berarti OPD seenaknya melakukan pergeseran terhadap anggaran yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kan kunci akunnya yang pegang sekda. Harusnya Sekda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus lebih intens lagi untuk mengendalikan anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun agar tidak sembarang diutak-atik lagi,” tegas Ariaty.
Aleg Dapil Atinggola – Gentuma Raya itu tidak ingin apa yang telah terjadi terkait pembiayaan terhadap BPJS Kesehatan aparat desa terjadi lagi pada program kegiatan lain yang memang telah ditetapkan di awal atau pun pergeseran dibahas bersama dengan DPRD.
“Karena jujur kita (DPRD) saja kaget. Bahkan, Pak Sekda sampai sebut ada OPD yang nakal. Dan saya kira itu indikator kalau beliau sudah marah,” tukasnya.
“Tapi, yang pasti DPRD terus berusaha untuk mengawal agar aparat desa di Gorut tercover BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini,” pungkas Ariaty. (RG-56)
