Headlines

Kabgor Raih WTP ke-12 

272
×

Kabgor Raih WTP ke-12 

Sebarkan artikel ini
 BUPATI Nelson Pomalingo menerima WTP ke-12 dari BPK Gorontalo. (foto/dok)

GORONTALO (RAGORO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana menyerahkan langsung opini WTP kepada Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo didampingi Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Ali Polapa, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Rabu, (19/05). Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengucapkan terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan atensi, arahan, saran serta masukan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di daerah. “saya mewakili seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tahun ini kembali mengganjar kami dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Nelson. Bupati Nelson mengatakan, pihaknya sangat bersyukur mendapat opini WTP, dan itu merupakan WTP ke 12 bagi Kabupaten Gorontalo. kenapa terjadi demikian karena kolaborasi antara Eksekutif maupun Legislatif dari segi pengawasan. “meski ia mengakui dalam opini WTP, masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. ada beberapa catatan yang harus kami tindak lanjuti, dan catatan itu bagi kami merupakan semangat dalam mengelola keuangan lebih baik lagi,” ungkap Nelson. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana mengungkapkan, opini WTP merupakan penilaian BPK atas kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan. Dalam penilaian tersebut tergantung beberapa hal empat kriteria penilaian utama. “pertama, dengan standar akuntansi pemerintah, kedua terkait dengan penyajiannya atau pengungkapannya. Yang ketiga terkait dengan efektivitas sistem pengendalian intern, dan keempat jangan dilupakan adalah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” terang Dwi. Dikatakan Dwi, meski mendapat opini WTP Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai bahan perbaikan. “memang, masih ada beberapa cacatan yang kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, salah satunya penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan peruntukannya, kami berharap ini dapat ditindaklanjuti, dan kami pun akan memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut,” tutur Dwi. (rg-53)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *