BOALEMO (RAGORO) – Bupati Boalemo Ir. Anas Jusuf didampingi Sekretaris Daerah, Dr. Sherman Moridu dan pimpinan OPD menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Bidang Pencegahan, Koordinator Wilayah IV, di ruang Vicon Kantor Bupati.
Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi Program Monitoring Centre Prevention (MCP), Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi(KORSUPGAH) di Kabupaten Boalemo. “bahwa sejak saya diberikan amanah sebagai Plt Bupati Boalemo, MCP Kabupaten Boalemo nilainya agak dibawah hanya 29,8 dan kami sudah memacu teman-teman inspektorat.
Sebenarnya bulan september itu, MCP kita sudah bagus nilainya, tetapi mungkin ada kelalaian, sehingga ada beberapa faktor yang seharusnya diperbaiki, namun tidak sempat diperbaiki secara maksimal, sehingga nilai dari MCP hanya bisa tercapai 59,8 atau meningkat dari sebelumnya.
“kami belum puas dengan nilai yang diberikan, karena belum sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar anas Jusuf. Bupati Anas Jusuf meminta kepada inspektur bahwa ini harus menjadi perhatian. Bupati juga sudah mengadakan pertemuan dengan OPD, terutama yang delapan area intervensi.
“ada satu hal yang perlu diketahui oleh pimpinan OPD bahwa kunci dari semua adalah perencanaan, sebab ada 40 % diawali dari perencanaan, kalau perencanaan matang maka sudah 40% kita prediksi bahwa pekerjaan itu akan bagus, namun kalau perencanaan kurang matang, maka bisa di prediksi akhir pekerjaan tidak sesuai dengan harapan kita,” ujar Anas Jusuf.
Sementara itu, Wahyudin, selaku tim dari KPK RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo, karena MSP sangat meningkat dari nilai sebelumnya.
Tentu ini merupakan suatu prestasi bagi para pemerintah Kabupaten Boalemo. KPK bersama Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengeluarkan data instrumen pencegahan, dimana harapannya dengan sistem-sistem yang ada pada saat ini bisa memotret, terutama tata kelola pemerintah masing-masing daerah.
“kami fokus dalam area intervensi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan internal, manajemen ASN, optimalisasi pajak, termasuk optimalisasi akses dan Dana Desa,” tuturnya. (tr-01)
