DPRD Provinsi

Pemanfaatan Pelayanan BPJS Kesehatan Diharap Kian Dimudahkan

129
×

Pemanfaatan Pelayanan BPJS Kesehatan Diharap Kian Dimudahkan

Sebarkan artikel ini
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Komisi IV Deprov dengan pihak BPJS Kesehatan, dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penonaktifan dan pengurusan ragam administrasi-nya, kemarin. (foto: yuzar hiola)

BOTU (RG) – Pemanfaatan program pemerintah pada jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus diingatkan oleh jajaran Komisi IV Deprov, agar kian dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) khususnya yang tersebar di semua wilayah se provinsi Gorontalo. Pun demikian, dengan pengurusan beragam administrasi, seperti kartu BPJS kesehatan itu sendiri.
Hal itu kembali disampaikan oleh jajaran Komisi IV Deprov, setelah untuk kesekian kalinya menerima keluhan dari masyarakat, seperti pada pengurusan kartu BPJS yang sudah nonaktif. Yang diduga begitu lama penantian untuk bisa diaktifkan kembali, sementara masyarakat penggunanya sudah mendesak dibutuhkan.
Olehnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di jajaran Komisi IV dengan pihak BPJS Kesehatan kemarin, diharapkan adanya diskresi atau kebijakan untuk lebih dimudahkan pengurusannya.
Menanggapi hal ini, pihak BPJS Kesehatan akan mengupayakannya. Namun pada sisi lain, pihak BPJS Kesehatan turut mengharapkan, agar bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri, namun tidak mampu untuk melanjutkannya, agar bisa beralih ke BPJS Kesehatan bantuan pemerintah. Supaya tidak menimbulkan kendala di kemudian hari, ketika kepesertaan BPJS Kesehatan, akan digunakan.

TANPA BEDA
Hal lain yang tak luput turut diingatkan oleh jajaran komisi yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ini, pada pelayanan kesehatan itu sendiri. Seperti bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan emergency atau mendesak dibutuhkan untuk keselamatan nyawa pasien. “Pada pelayanan kesehatan yang emergency seperti itu, kami (Komisi IV) berharap, untuk lebih dahulu mengedepankan sisi kemanusiaan atau keselamatan jiwa pasiennya, tanpa membedakan kelak administrasi yang akan digunakan oleh pasien tersebut. Apakah menggunakan sistem BPJS Kesehatan bantuan pemerintah, atau dengan cara administrasi pembayarannya lainnya. Yang penting, utamakan dulu, keselamatan nyawa pasiennya,” harap Sekertaris Komisi IV Deprov, La Ode Haimudin, usai RDP kemarin. (ayi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *