BOTU (RG) – Tindaklanjut dari kunjungan kerja dan konsultasi komisi gabungan di Deprov Gorontalo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI beberapa waktu lalu, terkait program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam menyikapi penyerahan akan pengelolaan sekitar 12,300 hektar lahan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi (Pemprov) Gorontalo. Diharapkan Ketua Komisi II Deprov, Espin Tulie, agar tidak melupakan dukungan anggarannya pula, dari pemerintah pusat, untuk pengawasan dan pengalihannya tersebut. “Mengingat, rehabilitasi hutan dan lahan tersebut, tentunya memerlukan anggaran untuk pengawasan dan pemeliharaan. Sementara, di daerah sendiri, akibat terjadinya refocusing anggaran dalam menangani dampak Covid-19, tentu memiliki keterbatasan fiskal,” ungkap Espin.
Karena bagaimana pun, lanjut srikandi PDIP ini, penyerahan RHL itu, bukan hanya tanaman dan kayu-kayuan di dalamnya. Tetapi juga butuh tenaga pendampingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi selaku penerima RHL. “Yang disisi lain, sesuai Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan, bahwa Kementerian LHK tidak bisa lagi menganggarkan biaya tenaga honorer Bakti rimbawan. Karena, para Bakti Rimbawan sudah berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri,” terang Espin. “Dukungan anggaran untuk program RHL inilah, yang membutuhkan solusi bersama,” harap Espin Tulie. (ayi/ferdi)
Dukungan Anggaran untuk RHL
