Fokus Group Discussion (FGD) ke,-9, kembali digagas Presnas Center, Kamis (13/1/2022) dengan tema Sektor Reformasi Birokrasi, Politik, dan Demokrasi yakni keseimbangan kekuatan birokrasi politik dan demokrasi mewujudkan Gorontalo Emas Tahun 2045.
Laporan: Sahril Rasid, S.Sos
FGD ke-9, yang berlangsung di kediaman pembina Presnas Center Prof Nelson Pomalingo berlangsung menarik. Dengan tema sektor reformasi birokrasi dan politik dan demokrasi membuat peserta terpicu mengeluarkan ide dan gagasannya. Pasalnya, para nara sumber pun memiliki keahlian dan kapabilitas di bidangnya.
Hadir KPU Provinsi Gorontalo yang diwakili salah satu komisioner Hendrik Imran. Mantan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo tersebut, banyak mengulas soal aspek demokrasi dalam tahapan pilkada, dan pileg dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam agenda politik di Gorontalo.
Seperti halnya Hendrik Imran, hadir pula komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, Achmad Abdullah bersama Bawaslu Kabupaten Boalemo Amier Koem dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akilie, membuat materi pembahasan makin seru. Selain itu, dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo Dedi Paliyama dan Ombudsman Gorontalo Yudin Mamonto membuat suasana diskusi makin lengkap.
Yang menarik, para peserta dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh politik, masyarakat serta ASN yang hadir bukan hanya sebagai peserta, tapi juga dilibatkan sebagai narasumber sehingga bisa bertanya dan berpendapat.
Sehingga waktu diskusi yang dimulai dari pukul 13.00 Wita rasanya terlalu pendek dan terpaksa ditutup ketika menjelang Maghrib. Secara fakta, birokrasi dan demokrasi di Gorontalo memang harus menjadi perhatian khusus. Tentunya terkait dengan pemahaman masyarakat akan perannya dalam berbagai hal.
Terungkap saat diskusi kemarin mulai dari partisipasi masyarakat dalam pileg dan pilkada yang cukup tinggi.
Tapi belum diimbangi dengan pelanggaran. Dimana seperti diungkap oleh Ketua Bawaslu Boalemo, Amir Koem bahwa tahun 2019, Gorontalo menempati pelanggaran tertinggi dalam pemilu.
Disisi lain dalam ruang publik. Ombudsman Gorontalo menilai masih rendahnya layanan publik, baik ditingkat pemerintahan maupun di institusi non pemerintah yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpuasan di masyarakat.
“Gorontalo posisi 26 label kuning terhadap layanan publik,” ujar Yudin Mamonto mewakili Ombudsman Gorontalo.
Disisi lain Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Achmad Abdullah menilai Bawaslu menjelaskan soal fungsi pengawasan. Dimana menurutnya, masyarakat menjadi bagian terpenting dalam pengawasan partisipatif. “pengawasan partisipatif bergeser ke masyarakat sebagai lembaga pengontrol kepemiluan,” ujarnya.
Demikian halnya peran KPU dalam pelaksanaan Pilkada dan Pileg, dimana untuk Gorontalo partisipasi masyarakat terus meningkat di atas rata-rata nasional.
Sejumlah pemikiran dan ide-ide dan gagasan yang tumpah ruah saat itu dirangkum dengan rapi oleh moderator Arther Mobonggi.
Sementara itu Ketua Dewan Pembina Presnas Center, Prof Nelson Pomalingo yang juga bupati Kabupaten Gorontalo menegaskan FGD ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Silaturahim Nasional ke 3 yang dilaksanakan beberapa bulan lalu.
“Silatnas menjadi wadah bertemunya para tokoh Gorontalo, termasuk di perantauan untuk turut berpartisipasi menyumbangkan ide dan gagasan untuk pembangunan Gorontalo, baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” kata Nelson Pomalingo saat membuka kegiatan FGD ke-9 tersebut.
FGD diharapkan mempertajam ide-ide dan gagasan, yang nantinya seluruh pemikiran-pemikiran akan dirangkum dan menjadi buku (road map) yang nantinya akan diserahkan kepada calon-calon pemimpin masa depan. Kenapa 2045?
Diharapkan saat itu Gorontalo emas, dimana seluruh pembangunan dari segala aspek bisa dilaksanakan. Dan Provinsi Gorontalo, nantinya akan menjadi salah satu Provinsi yang maju dan kesejahteraannya tinggi.
“bukankah ini menjadi tujuan dari berdirinya Provinsi Gorontalo yang lahir 21 tahun lalu,” kata Nelson Pomalingo. Dikatakannya, hari ini pemikiran-pemikiran dan gagasan akan menjadi sejarah.
“20 hingga 30 tahun ke depan, anak cucu kita akan membaca dan melihat ide dan gagasan bapak, kakek mereka, itulah kenapa kita berkumpul disini, kita akan meninggalkan sejarah untuk generasi pelanjut,” ujar Nelson Pomalingo yang mendapat applaus dari peserta FGD.
Nelson berharap, pada Februari 2022 seluruh aspek diskusi ini akan terangkum dalam sebuah buku atau jurnal, dan akan diserahkan kepada seluruh kepala daerah, menteri, bahkan ke Presiden sebagai bentuk sumbangsih generasi Gorontalo saat ini, bukan hanya untuk Gorontalo tapi untuk Indonesia. “dari Gorontalo untuk Indonesia,” tutur Nelson Pomalingo. ###
