Mengapa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus diperiksa? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sangat bermakna. Yakni Agar seluruh keuangan negara bisa dimanfaatkan sebaiknya baiknya untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Gorontalo.
Laporan : Sahril Rasid S.Sos
INILAH tema Media Workshop yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang digelar Kamis (28/10) kemarin. Dengan menghadirkan pimpinan media dan wartawan cetak, eletronik dan media online.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Gorontalo, Mudji Sugihardjo mewakili kepala BPK mengatakan, media Workshop ini begitu penting bagi BPK, mengingat media merupakan mitra yang mampu menyebarluaskan informasi. “setiap tahun kami membuat media workshop, banyak hal yang perlu kami sampaikan ke masyarakat. Khususnya tugas dan fungsi BPK.
Tapi terpenting adalah bagaimana bisa dekat dan berteman dengan para wartawan, dengan demikian apa yang menjadi visi dari BPK akan terus terupdate,” ujar Mudji Sugihardjo. Tampil pemateri adalah Kepala Sub Auditorat BPK RI Gorontalo Joni Rondra Putra yang banyak menielaskan seputar peran BPK bermanfaat untuk Rakyat Gorontalo. Tampil sebagai moderator Genera Hospito Ramadhani, yang sehari hari adalah Subag Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Kehadiran badan pemeriksa keuangan menjadikan semua pihak yang mengelola keuangan negara sadar bahwa, bila mereka menyalagunakan anggaran yang dikelolanya, tindakan pengelabuan itu mungkin sekali kali diketahui dan dibongkar oleh lembaga pemeriksaan independen sehingga harus menghadapi resiko serius dan tidak menutup kemungkinan meringkuk di penjara.
“peran BPK jauh lebih luas dari mencegah kebocoran korupsi, kehadiran BPK diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengingat pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab merupakan prasyarat bagi kesehatan perekonomian dan pembangunan nasional,” ujar Joni Rendra Putra.
“tapi sejak tahun 2020, LHP pemerintah daerah, bukan saja dilihat dari segi laporan administrasi, tapi sudah menyangkut kinerja,” ujarnya lagi. Dalam sesi dialog juga berlangsung menarik.
Pasalnya banyak hal yang terungkap terkait dengan cara kerja BPK, khususnya dalam melakukan tugas audit di lembaga pemerintah. Hanya saja diketahui, BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan tidak punya kewenangan menyatakan apakah ada unsur korupsi.
“kami hanya mengeluarkan sejumlah rekomendasi, terkait apakah rekomendasi itu ditindaklanjuti untuk menjadikan sebuah bahan untuk mengusut adanya korupsi itu sudah ada lembaga lain, tapi BPK bersedia memberikan hasil audit tentunya dengan aturan yang berlaku,” ujar Joni Rendra putra.
akhir diskusi Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Gorontalo Mudji Sugihardjo, sembari berharap akan terjalin komunikasi intens dengan para jurnalis di Gorontalo. Dan BPK juga menerima masukan terkait dengan laporan dari luar terkait pemanfaatan keuangan. ###
